Riau Book -Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau, Susilo, dituntut 9 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (29/10). Terdakwa dugaan korupsi pembangunan kebun pada program pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan serta Infrastruktur (K2I) itu, juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta.

"Jika tak dibayar, terdakwa diwajibkan menjalani hukuman penjara selama 6 bulan," ungkap Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Riau, Sumriadi dalam amar tuntutannya kepada majelis hakim yang diketuai, Amin Ismanto.

Dalam kasus ini, Susilo selamat dari membayar uang pengganti Rp26 miliar. Kewajiban ini dibebankan kepada Direktur PT Gerbang Eka Palmina Mizwar Candra.

Dalam amar tuntutannya, Sumriadi menyatakan terdakkwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Atas tuntutan ini, Susilo akan mengajukan pledoi atau pembelaan pada sidang berikutnya.

Sekedar informasi, Program kebun K2I (Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur) adalah salah satu program yang masuk dalam program K2I, langsung menyentuh rakyat miskin. Untuk pengembangan dan pembangunan usaha perkebunan K2I biaya yang dialokasikan untuk sektor usaha perkebunan sawit sebesar Rp217 miliar lebih, dengan luas lahan seluas 10.200 hektare.