Hanya dituntut dua tahun penjara, mantan Kepala Kantor (Kakan) Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kabupaten Kampar, Ahmad Mius malah minta dibebaskan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pria yang terjerat dugaan korupsi anggara Pilkada Kampar 2011 itu ngotot tak mengaku bersalah. Dia juga minta majelis hakim merehabilitasi namanya.

Demikian disampaikan Ahmad Mius dalam nota pembelaan atau pledoi, Selasa (3/11), melalui penasehat hukumnya, Makhfuzat Zein.

Menurut Makhfuzat, unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya tidak terpenuhi. Hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.

Makhfuzat juga menyebut uang titipan sebesar Rp240 juta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang bukan pengakuan terdakwa telah melakukan korupsi.

Makhfuzat menegaskan hal itu itikad baik terdakwa jika seandainya perbuatan yang dituduhkan JPU dinilai oleh majelis hakim terbukti bersalah sesuai fakta-fakta persidangan. Maka dana tersebut dapat digunakan sebagai uang pengganti.

"Jika perbuatan terdakwa justru tidak terbukti, maka kewajiban dari JPU untuk mengembalikan dana titipan tersebut seluruhnya," lanjut Makhfuzat.

Sebelumnya, JPU Yongki Arvius dan Agung Irawan, menuntut Ahmad Mius selama dua tahun penjara. Ahmad Mius juga dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 6 bulan penjara.

Ahamad Mius, sebut JPU kala itu, dinilai JPU terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam dakwaan JPU, Ahmad Mius yang pada 2011 tersebut menjabat Kakan Satpol PP Kampar bersama stafnya, Agustian didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penyimpangan dana pengamanan Pilkada Kampar tahun 2011.

Dalam kegiatan pengamanan Pilkada Kampar tahun 2011, terdapat dana lebih kurang Rp1,955 miliar dari APBD Kampar yang diletakkan pos anggaran Satpol PP Kampar.

Dana tersebut, diperuntukkan sebagai biaya makan dan akomodasi petugas Satpol PP di lapangan. Namun, dana itu dipotong sehingga uang makan tak semuanya diserahkan kepada anggota.

Untuk kemudian keduanya tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ada sekitar Rp335.522.100 anggaran yang tidak bisa disertai dengan laporan pasti. (ham)