Riau Book - Kinerja birokrasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik. Hal ini diketahui berdasarkan temuan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Sebesar 44,3 persen responden menilai bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.

Hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dengan demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk masih sebesar 16,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Publik Usman Rachman, dalam jumpa pers rilis survei LKP, di Jakarta, Selasa (3/10).

Dia menilai, tingkat kepuasan masyarakat tinggi karena kinerja Jokowi-JK yang berhasil memangkas sejumlah birokrasi pelayanan publik.

Misalnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, bisa didapatkan masyarakat dengan mudah karena adanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Meningkatnya kepuasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kinerja menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, Menteri Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Ketiga menteri ini dinilai menunjukkan kinerja yang baik oleh para responden.

Survei LKP dilakukan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Sampel ini diambil melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan berpedoman kuesioner. Survei dibiayai oleh Yayasan Stasiun Cuaca Politik. (kompas.com)