Riau Book - Kasus dugaan suap APBD Riau terus bergulir. Kali ini, Annas Maamun atau yang dikenal Atok disebut-sebut melakukan koreksi atau mengganti secara pribadi isi berkas APBD di Cibubur, Jawa Barat sebelum diserahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut disampaikan sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (5/11/2015).

"Pak Annas mengganti sendiri isi RAPBD itu pada saat di Cibubur. Saya tidak tahu persis yang diganti apa," ungkap salah seorang saksi Abduh yang merupakan sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.

Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Masrul, Abduh melanjutkan dirinya sempat ke Jakarta pada 8 September 2014. Namun, setelah tiga hari di Jakarta, dia mengaku tidak mendapat perintah dari Annas Maamun.

Hal yang sama disampaikan oleh Dimas Prasetya, staf honorer BAPPEDA Provinsi Riau yang mengatakan bahwa Annas "mencoret-coret" RAPBD 2015 di kediamannya, Cibubur.

"Saya dan Suwarno membawa Dokumen KUA PPAS dari BAPPEDA dan RAPBD ke Cibubur. Seingat saya Pak Annas sempat mencoret-coret aspirasi dewan dan memasukkan anggarannya," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, selain kedua staf BAPPEDA, JPU turut menghadirkan empat saksi lainnya yakni Julian Marza (Honorer Sub Bagian Perencanaan BAPPEDA Riau), Roni (Kepala Sub Bagian Bidang Program dan Perencanaan KSP BAPPEDA Riau), Armi Sanjaya PNS Staf Komisi D DPRD Riau, Catur Hariyaldi (PNS BAPPEDA Riau dan Yayat Hidayatullah PNS di Sekda Provinsi Riau.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK Pulung Trinandoro menjadi Ketua tim JPU dengan lima orang jaksa lainnya dalam dugaan suap yang melibatkan Gubernur Riau Non aktif, Annas Maamun.

Dalam perjalanan kasusnya, KPK juga telah melakukan Rekonstruksi di tiga tempat berbeda, Rumah Dinas Gubernur Riau, Gedung DPRD Riau, dan Rumah Pribadi mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

Selain Ahmad Kirjauhari, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka pemberi suap rancangan APBD Perubahan Pemprov Riau tahun 2014.

Annas diduga telah memberi atau janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait pembahasan rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD murni 2015. Sejauh ini KPK baru menetapkan Kirjauhari selaku anggota DPRD yang menerima uang suap itu.

Kirjauhari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal-pasal itu mengatur tentang perilaku penerimaan suap.

Sedangkan Annas dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pemberian suap.

Annas sendiri sebelumnya divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung enam tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus suap alih fungsi lahan di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah Rokan Hilir 1.214 hektare. (antara)