RIAUBOOK.COM - Menyikapi berbagai persoalan hukum yang berimplikasi pada minimnya penerimaan pemasukan kas daerah akhir-akhir ini, serta kian menipisnya bahkan tidak tentunya besaran DAU dan sumber pendanaan dari pusat ke daerah, Pemkab Meranti mengusulkan pembuatan Perda baru.

Ada 7 ranperda yang disulkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017, di mana pengusulan tersebut diserahkan kepada anggota dewan terhormat, Selasa (6/6/2017).

Ketujuh ranperda tersebut antara lain, ranperda tetang pertanggungjawaban bupati terhadap penggunaan APBD tahun 2016. Kedua, ranperda rencana induk kepariwisataan, ranperda lalulintas jalan dan angkutan, perda perubahan Perda No 10 Tahun 2011, perda No 12 Tahun 2011, perda No 13 Tahun 2012 dan perda Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam penyampaian Bupati Kepulauan Meranti Irwan, mengungkapkan berbagai usulan perubahan dan pembaruan regulasi tersebut, mengacu pada perubahan kebijakan pemerintah. Yang muaranya bagaimana mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari penapatan asli daerah.

Irwan juga menyinggung kondisi keuangan daerah akhir-akhir ini, boleh dikatakan mengalami perubahan kebijakan yang siqnifikan.

Ada perubahan mendasar terkait tata kelola keuangan daerah dan juga mengalami perubahan porsi pemasukan. Baik dari daerah sendiri maupun dari penerimaan pusat.

Irwan memaparkan untuk itulah 7 ranperda yang diusulkan tersebut, diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan keuangan daerah yang terjadi akhir-akhir ini," terang dia. (RB/jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau