Riau Book -Memakai jurus lupa dan tidak tahu masih dianggap ampuh sejumlah saksi suap RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun, jaksa KPK punya punya jurus untuk membuat saksi itu tak berkutik.

Seperti yang dilakukan jaksa KPK Pulung Rinandoro, terhadap mantan Ketua DPRD Riau yang sekarang menjadi calon bupati Rokan Hulu, Suparman. Karena sering berbelit-belit, Pulung mengingatkannya tentang kesaksian palsu, Kamis (12/11).‎

"Ingat, sebelum bersaksi anda terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang benar. Sumpah itu mengingat. Dan kami bisa memproses sebagaimana yang diatur Pasal 242 KUHP (kesaksian palsu)," tegas Pulung kepada politisi Golkar itu.

Berbelitnya Suparman bersaksi untuk terdakwa Ahmad Kirjauhari (mantan anggota DPRD Riau) berawal sewaktu Pulung menanyakan tentang sejumlah rapat pembahasan RAPBD-P tersebut.

Suparman menjelaskan bahwa rapat dilakukan secara resmi, tidak ada istilah rapat informal sebagaimana yang diutarakan sejumlah saksi lainnya.

"Di DPRD itu, tidak ada rapat formal dan informal. Semuanya memakai surat dan ada mekanismenya," kata Suparman.

Pernyataan ini kemudian dibandingkan Pulung dengan kesaksian Gumpita dan Johar Firdaus, dimana kedua saksi ini menyebut ada rapat pembahasan yang dilakukan Gubernur Riau (non-aktif) Annas Maamun di rumah dinas Ketua DPRD Riau.

"Saksi sebelumnya ada menyebut rapat selain di DPRD, nah rapat apa namanya ini," tanya Pulung.

Menjawab ini, Suparman masih berusaha berkilah dan berusaha 'melawan' pernyataan Pulung.

Disamping itu, Pulung juga menanyakan adanya peritah Suparman kepada seluruh anggota Banggar untuk mematikan dan mencopot baterai HP.

Suparman membenarkan adanya hal tersebut. Namun menurutnya, hal itu sudah menjadi kebiasaan, tidak hanya sewaktu pembahasan APBD saja.

"Sudah biasa, sifatnya bergurau. Jadi kalau rapat itu, ada anggota yang bercanda dan meminta mematikan HP," tegas Suparman.

Jawaban Suparman ini dibandingkan Pulung dengan kesaksian Gumpita, dimana mantan anggota DPRD Riau itu menyebut ada 4 kali perintah mematikan HP dan terjadi hanya sewaktu pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau 2015.

"Jadi jangan berkilah. Kemarin juga ada saksi, Tony namanya. Menyebut dirinya sempat dimarahi karena tak mematikan HP sewaktu membahas APBD ini," tegas Pulung kepada Suparman.

Sempat terjadi perdebatan antara Suparman dan Pulung. Suparman sendiri terlihat kesal karena menahan emosinya.

"Sudah pak, tenangkan dulu dirinya," ucap Pulung menenangkan Suparman.

Dalam kasus ini, Ahmad Kirjauhari didakwa KPK menerima suap Rp1,2 miliar. Uang itu untuk mempermulus pembahasan APBD tersebut, dan dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Riau saat itu.

Dalam dakwaan juga disebut, Suparman sebagai anggota 'Tim Komunikasi' DPRD ke Gubernur Riau. Tim ini dibentuk khusus membahas APBD dengan Annas Maamun.