Riau Book - Ratusan Satuan Tugas dan Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau Megawati Matondang SH mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) untuk melaporkan Musliadi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Rombongan kader-kader PDIP Riau tiba di Polda sekitar pukul 10.15 Wib dan diwakili oleh Megawati Matondang SH sebagai kuasa hukum partai berlambang banteng moncong putih itu dan diterima oleh petugas piket Mapolda Riau untuk menyampaikan laporan.

"Ini adalah bentuk kesungguhan kita menindaklanjuti pernyataan saudara Musliadi (Anggota DPRD Kuansing) karena sudah mencemarkan nama baik Parpol peserta pemilu yang dimuat oleh media online lokal, dengan menyebutkan bahwa Satgas PDIP itu abal-abal, dan kami mengkaji secara hukum dan sosiologis bahwa perkataan yang disampaikan tersebut sangat tidak layak dan mengandung unsur kebencian serta penghinaan terhadap organisasi masyarakat dan juga sebagai bagian partai politik yang merupakan bagian sejarah perjalanan bangsa ini," kata Megawati Matondang kepada media Kamis (12/11/2015).

Selain itu dikatakan Megawati, pihaknya tidak ingin hal ini berpolemik dikalangan kader PDIP di Riau maupun di Indonesia, maka pihaknya mengambil langkah hukum dengan melaporkan anggota DPRD Kuansing tersebut kepada pihak berwajib. "Karena kita adalah negera hukum dan seluruh kader kami (PDIP) taat hukum, maka biarlah masalah ini diselesaikan secara hukum," ujar Megawati.

Dipaparkan oleh Megawati, pasal yang disangka-kan disampaikan dalam laporan PDIP Riau adalah Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Selain itu juga disangka-kan melanggar Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana sebutkan rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Sebelumnya Musliadi anggota DPRD Kuansing tersebut seperti dimuat oleh media online lokal di Riau menyebutkan bahwa Satgas PDIP yang mengawasi jalannya pemilukada di daerah tersebut adalah abal-abal. Selain itu juga dia menyebutkan bahwa Satgas PDIP tersebut ilegal. Hal ini sehubungan dengan inisiatif Satgas PDIP dengan membentuk organisasi taktis untuk mengawasi Pilkada Curang di daerah tersebut pada 9 Desember mendatang.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU PDIP) Kabupaten Kuansing Asnaldi menyatakan bahwa pihaknya tidak mengambil tugas Panwaslu. "Yang kami lakukan adalah sebuah upaya agar pemilu ini berjalan demokratis tanpa adanya kecurangan, ini juga merupakan amanah partai PDI Perjuagan kepada setiap kadernya. Jika pelanggaran terhadap aturan dengan melakukan kecurangan baik oleh Kontestan maupun penyelenggara atau keberpihakan pemerintah kepada calon tertentu hal ini pasti akan mencederai Demokrasi," ungkap Asnaldi.

Dikatakan Asnaldi lagi, jika Musliadi sebagai anggota DPRD berbicara dengan menyebutkan bahwa Satgas PDIP adalah abal-abal adalah masalah yang sangat serius dan dapat mengundang pertikaian hingga memecah belah keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kata Asnaldi lagi, hendaknya anggota DPRD Kuansing tersebut agar tidak membuat komentar yang provokatif hingga menyebabkan terjadinya disharmoni pada Pemilukada Desember mendatang. (rls/RB)