RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa menerapkan embarkasi antara tahun 2017 karena terdapat beberapa regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harrofie ketika ditemui di Kantor Gubernur Riau, Rabu (4/10/2017).

Regulasi itu diantaranya Peraturan Daerah (Perda) serta ada fasilitas yang harus dibenahi dan disiapkan terlebih dahulu.

Selain itu, regulasi terkait biaya transportasi jemaah dari daerah asal (Pekanbaru) ke Batam juga harus disiapkan.

"Itu karena dalam Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh biaya itu dibebankan kepada jemaah, kalau embarkasi antara biaya dibebankan kepada pemerintah, teknisnya itu bebas, bisa sharing budget dengan kabupaten/kota," kata Ahmadsyah.

Di Riau sendiri masih ada beberapa daerah yang jemaah menanggung biaya biaya tersebut seperti di Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Kuansing.

Dengan adanya embarkasi antara, maka biaya transportasi sudah tidak boleh lagi dari jemaah haji.

Bila syarat-syarat itu sudah dipenuhi oleh Pemprov Riau, lanjut dia, maka tim dari pusat akan turun survei, sehingga bisa cepat keluar SK dari Menteri Agama.

Namun dirinya juga belum bisa memastikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk transportasi jemaah haji ke Batam, bila Riau sudah ditetapkan sebagai embarkasi antara. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau