Riau Book -Direktur PT Orindo Prima, Anil Satbir Singh Gill yang masih berstatus dalam dugaan korupsi pengadaan alat olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) mendatangi Kejari Pekanbaru, Jumat (4/11). Dia mengantarkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah itu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pekanbaru Darma Natal dikonfirmasi membenarkan adanya kedatangan pria asal India tersebut.

"Anil datang untuk menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan pembelian alat-alat olahraga untuk even olahraga empat tahunan tersebut," kata Darma kepad wartawan.

Yang diantarkan Anil, sebut Darma, terkait pembelian alat-alat olahraga untuk pelaksanaan Popnas Riau. "Dokumen pembelian. Ada DO-DO (Delivery Order,red) juga," lanjut Darma.

Anil sendiri dalam perkara sudah beberapa kali menyambangi Kejari Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan. Terakhir, dia diperiksa pada Rabu (25/11) lalu.

Pemeriksaan terhadap rekanan kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari hasil koordinasi antara Kejari Pekanbaru dengan Inspektorat Provinsi Riau.

Dalam koordinasi tersebut, penetapan tersangka baru dalam menjadi salah satu poin pentingnya. Namun, siapa pihak yang akan menjadi tersangka, Kejari belum mengumumkannya.

Dalam kasus ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangan sebagai saksi, baik dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau. Selain itu, mantan Kadispora Riau, Lukman Abas juga telah dilakukan pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung beberapa waktu lalu.

Yusmedi yang masih menjadi tersangka tunggal dalam perkara ini merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau kala itu.

Dalam kasus ini, penyidik telah meminta BPK melakukan audit kerugian negara, alhasil diperoleh total kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 juta lebih.

Atas perbuatannya, Yusmedi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal (3) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.