Riau Book - Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB) merupakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau. Berada di bagian timur Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Sungai Apit, berbatasan langsung dengan Selat Lalang yang memiliki kedalaman sangat baik untuk alur pelayaran.

Kawasan ini dipersiapkan dan dicanangkan semasa Arwin As dan wakilnya Syamsuar yang merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak periode 2001-2006.

Program tersebut merupakan cita-cita besar dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Siak.

Ada dua fungsi kawasan ini, yaitu sebagai salah satu outlet regional laut Provinsi Riau dan sebagai kawasan industri.

Pengembangan sebagai salah satu outlet regional laut di provinsi Riau. ?Diharapkan pelabuhan tanjung buton dapat berfungsi untuk menampung over capacity (kelebihan kapasitas) Pelabuhan Dumai yang diperkirakan mencapai 2,6 juta ton/tahunnya," jelas Kepala Bappeda Siak Drs Yan Prana.

Pengembangan sebagai kawasan industri, hal ini sesuai dengan visi jangka panjang Provinsi Riau dan Kabupaten Siak untuk perwujudan salah satu kawasan agro industri di Sumatra dan Indonesia. Dalam hal ini Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Pembangunan KITB terus dilanjutkan hingga saat ini. Namun, pembangunan kawasan yang dipersiapkan oleh Pemkab Siak seluas lebih dari 5.000 hektare memang memerlukan cost (biaya) besar.

Sejak Syamsuar-Alfedri terpilih menjadi Bupati Siak periode 2011-2016, percepatan pengembangan KITB terus dilaksanakan bersama tim percepatan pengembangan pelabuhan dan kawasan industri yang diketuai oleh wakil bupati.

Dalam rangka percepatan pembangunan KITB, tahap pertama dikembangkan seluas 600 ha yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), diperuntukkan 300 ha sebagai kawasan industri dan 300 ha sebagai kawasan pelabuhan.

Cita-cita besar ini mulai berbuah manis. Dapat dilihat respons positif yang baik dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Pada tahun 2012, melalui Kementerian Perindustrian disusun kembali masterplan kawasan industri dan pada tahun 2013 melalalui Dinas Perhubungan Kabupaten Siak disusun masterplan pelabuhan.

Untuk Pengembangan kawasan industri, terus dilakukan pertemuan secara intensif baik dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, BKPM pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pperhubungan maupun dengan pemerintah Provinsi Riau.

Bupati Syamsuar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait membahas bersama dengan Direktur Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan.

Dari hasil pertemuan itu, pemerintah pusat berkomitmen membantu pembangunan KITB, dan telah mengusulkan sebagai kawasan Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) di Provinsi Riau selain Dumai.

Dalam rangka pengembangan pelabuhan, pembangunan pelabuhan tahap I dibangun tahun 2007-2011 yaitu fasilitas laut berupa dermaga multi purpose sepanjang 100 meter.

Mulai tahun 2012 mulai dibangun fasilitas darat pelabuhan hingga saat ini. Berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Tanjung Buton ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul regional.

Sehubungan dengan hal tersebut, mulai tahun 2015- 2016 akan dilanjutkan pembangunan dermaga sepanjang 180 m sebesar lebih kurang Rp121,4 miliar lebih.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Buton telah difungsikan antara lain untuk kegiatan bongkar Pupuk Sriwijaja (Pusri) tujuan wilayah Riau dan bongkar mobil dari Jakarta menuju Pekanbaru. Juga ekspor cangkang ke luar negeri dan impor minyak, serta penunjang Migas kebutuhan BOB, Pertamina Hulu, dan BOB.

Terhadap pemenuhan infrastruktur dasar di KITB, Pemkab Siak berupaya terus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih.

Dibidang infrastruktur jalan, jalan akses menuju pelabuhan terus ditingkatkan kualitas layanannya. Pada tahun 2013 mulai dibangun jalan penghubung menuju pelabuhan Futong (RAPP).

"Diharapkan bongkar muat angkutan barang selain kayu yang sebelumnya memanfaatkan pelabuhan Futong dapat dialihkan ke pelabuhan Tanjung Buton," sebut Yan Prana.

Untuk penyediaan kelistrikan, pasokan arus listrik direncanakan dari PLTMG Rawa Minyak yang dibangun oleh PLN Pemkab Siak. Tahun 2014 telah membangun jaringan transmisi listrik bawah tanah menuju pelabuhan, namun memang hingga saat PLTMG Rawa Minyak belum difungsikan oleh PLN WRKR.

Begitu juga dalam penyediaan air bersih, pemkab telah melakukan kajian dan persiapan yang matang, di mana direncanakan memanfaatkan sumber air baku dari sungai rawa.

Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB) ini telah menarik perhatian beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengungkapkan rasa ketertarikannya untuk menanamkan modal investasi di kawasan tersebut. Yang terakhir, baru-baru ini datang menghadap pemda dari konsorsium Hyundai-Vasco, Korsel, Petro Gold Malaysia dan beberapa perusahaan nasional.

Pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton menjadi kawasan pusat ekonomi baru di Provinsi Riau.

Pembangunan tersebut sejalan dengan program pemerintah yang akan mendorong pusat-pusat perekonomian di luar Jawa. Kawasan ini juga bisa menyerap 500.000 calon tenaga kerja masyarakat sekitar. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanjung Buton.

"Kami sudah menyepakati bahwa Tanjung Buton menjadi kawasan ekonomi baru. Pemda Siak dan Pemrov Riau segera menyiapkan kelengkapannya," ujar Irman Gusman seusai Rakor Percepatan Infrastruktur di Kawasan Industri Tanjung Buton di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Dalam rakor tersebut hadir anggota DPD dari Riau, yakni Gafar Usman, Maimanah Umar, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Siak Syamsuar, dan pejabat dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Lebih lanjut Irman Gusman mengatakan, berdasarkan tinjauan langsung ke Tanjung Buton, infrastruktur yang ada di kawasan itu telah memadai, terutama jalan dan pengembangan pelabuhannya.

Namun, masih ada sejumlah kendala perlu dipenuhi Pemkab Siak dan Pemprov Riau di antaranya status lahan yang belum diselesaikan. Sebab perlu ada lahan yang dihibahkan dari pemkab untuk dikelola bersama. Sedikitnya ada 1.000 hektare dari 5.000 hektare tanah di sekitar Tanjung Buton.

Selain masalah lahan, kata Irman, Pemprov Riau juga perlu segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini posisinya sedang dibahas pemprov setempat. "Kami akan meyakinkan pemerintah pusat untuk mempercepat kawasan ini," katanya.

Menurut dia, dengan pengembangan Tanjung Buton yang memiliki luas wilayah 5.000 hektare diperkirakan bisa menyerap 500.000 tenaga kerja.

Bahkan bisa menyerap lebih besar lagi dan kawasan ini akan menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Sumatera. Menurut senator dari Sumatera Barat ini, produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet menjadi andalan Riau memiliki banyak produk turunan yang dapat diolah dan dipasarkan dengan posisi tawar lebih baik. Karena itu, perlu ada pengolahan langsung di kawasan Riau.

Irman menambahkan, akan berkomunikasi langsung pengembangan kawasan ini ke menteri terkait. Langkah tersebut merupakan komitmen DPD yang selalu menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Pengembangan kawasan ini sejalan dengan program pemerintah yang akan membangun dari pinggiran. Kita nantikan saja ledakan ekonomi positif jika ini terealisasi dengan baik," kata dia.