RIAUBOOK.COM - Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga akan mengawal proyek investasi baru yang jumlahnya sebanyak 1.054 proyek di lingkungan pemerintah pusat dengan nilai US$ 42,6 miliar atau sekitar Rp 575,1 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah menggelar rapat koordinasi sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam pelaksanaannya, pemerintah ingin menggabungkannya dengan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).

"Tadi kita bicarakan, investasi yang sudah didaftarkan sejak 24 September 2017 waktu Perpres keluar yang hampir US$ 50 miliar itu harus dikawal oleh Satgas Pusat, sehingga sudah mulai didaftarkan ke setiap Satgas Kementerian/Lembaga," tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Dia menjelaskan, paling banyak proyek yang didaftarkan pada Satgas Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata masing-masing 256 proyek dan 159 proyek.

"Mereka diminta untuk mengidentifikasi dan mengecek izinnya apa saja yang diperlukan di daerah, sehingga bisa mengawalnya. Termasuk menyelesaikan hambatan, serta laporan berkala setiap ada penyelesaian," dia menjelaskan.

Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, nilai investasi baru di 2017 sebesar US$ 42,6 miliar mengalami kenaikan 23,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang senilai US$ 34,5 miliar dengan 1.054 proyek investasi baru.

"Ini yang mau kita kejar, ini baru di pusat lho. Dikawal di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak lewat lain lagi," ujar Edy.

Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi

Dia mengungkapkan, sistem perizinan usaha terintegrasi (single submission) secara online yang menjadi program besar pemerintah akan meluncur di Maret 2018. Sementara yang offline sudah berjalan.

"Minggu kedua ini kita uji coba di tiga Kabupaten, yakni Purwakarta, Palu, dan Batam. Mau investasi apapun di Purwakarta misalnya, tidak usah ke mana-mana lagi. Kalau dia perangkat pintar, tidak perlu bawa dokumen, berhubungan dengan Kementerian, Pemda, Provinsi lewat online saja," jelas dia.

Adapun total 1.054 proyek senilai US$ 42,6 miliar di pemerintah pusat, antara lain:

1. Kementerian Perindustrian US$ 21,6 miliar dengan 256 proyek

2. Kementerian Pariwisata US$ 17 miliar dengan 159 proyek

3. Kementerian PUPR US$ 1,2 miliar dengan 98 proyek

4. Kementerian ESDM US$ 1,18 miliar dengan 32 proyek

5. Kementerian Perdagangan US$ 918 juta dengan 427 proyek

6. Kementerian Pertanian US$ 266 juta dengan 22 proyek

7. Kementerian Dikbud US$ 60 juta dengan 27 proyek

8. Kementerian Kehutanan US$ 50 juta dengan 1 proyek

9. Kementerian Perhubungan US$ 45 juta dengan 14 proyek

10. Kementerian Kominfo US$ 10 juta dengan 4 proyek

11. Kementerian Kelautan dan Perikanan US$ 5 juta dengan 4 proyek

12. Kementerian Tenaga Kerja US$ 1,7 juta dengan 2 proyek. (RB/MC)