‎RIAUBOOK.COM -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Pemerintahan Kabupaten Siak digugat oleh salah seorang calon penghulu Kampung pasca tidak lolos saat penjaringan beberapa pada Juni 2017 lalu.

‎Gugatan di‎Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru itu akhirnya dimenangkan sang calon Kepala Desa Sri Gemilang bernama M Syafri D tersebut.

Sementara itu, dalam putusannya di Pekanbaru, Rabu (24/1), majelis hakim yang diketuai Hakim Masdin menyatakan bahwa surat keputusan penjaringan yang dikeluarkan oleh DMPK batal atau tidak sah.

"Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Di antaranya adalah menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala DMPK serta mencabut keputusan tersebut," ujar Masdin di PTUN Pekanbaru.

Dengan adanya putusan tersebut, baik pihak penggugat maupun tergugat masing-masing belum menyatakan sikap.

Kuasa hukum penggugat, Artion SH dari kantor pengacara Asep Ruhiat dan Partners menjelaskan bahwa dengan adanya putusan tersebut menguatkan perlu adanya keterbukaan dalam proses penjaringan beberapa waktu lalu.

"Kita menunggu, apakah Pemda Siak melakukan upaya banding ke PT TUN, atau tidak. Kalau tidak, artinya putusan PTUN dinyatakan inkrah, dan pemilihan kepala desa harus diulang," kata Artion.

Artion menuturkan proses penjaringan calon penghulu di Desa Sri Gemilang dilakukan pada Agustus 2017 lalu. Kliennya menjadi salah satu dari empat calon penghulu yang mendaftar.

Namun anehnya, kata Artion, Syafri dinyatakan tidak lolos penjaringan yang menggunakan sistem nilai tersebut.

Dia menuturkan bahwa kliennya hanya memperoleh nilai penjaringan 5,8 dari nilai batas yang ditetapkan DMPK minimal 6,0. Padahal, menurut dia, seluruh proses penilaian yang terdiri dari esai, mengaji, pidato hingga visi misi dilakukan dengan baik.

"Terlebih lagi klien saya juga merupakan mantan kepala desa," ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya masih menunggu sikap dari pihak tergugat terkait putusan itu, sementara pihaknya akan berkoordinasi lebih jauh sebelum mengambil sikap yang sama. (RB/San)