RIAUBOOK.COM - Kementrian Hukum dan Ham melarang keras kepada setiap Pegawainya untuk terlibat praktis dalam ajang Politik dan harus menjaga Netralitas sebagai Apartur Sipil Negara(ASN).

Sementara, pada perhelatan pesta Demokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah yang akan di lakukakan pada Juni 2018 mendatang, para tahanan dan Narapidana yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki keterbatasan dalam memperoleh Informasi tentang Calon Kepala Daerah yang akan dipilih.

Wajar saja, karena mereka tidak mendapatkan akses yang bebas seperti 'Masyarakat Umum' dalam menyambut pesta demokrasi tersebut, tentunya hal ini menjadi 'tanda tanya' tersendiri tentang kebebasan memilih dan hak politik bagi tahanan dan Napi.

Dikonfirmasi RiauBook.com pada hari Senin (21/1/2018) di Gedung Daerah, Pekanbaru, Kepala Kantor Kemenkumham wilayah Riau mengatakan bahwa Lapas dan Rutan bukan tempat untuk melakukan ajang Kampanye.

Meski demikian, kata Dewa, para tahanan tetap diberikan layanan informasi seperti tontonan siaran televisi nasional dan mesia elektronik, para napi juga diberikan pemahaman untuk mencegah terjadinya keributan karena persoalan politik.

Sementara, Kepala Rutan Kelas II B Sialang Bungkuk kota Pekanbaru Azhar, saat di tanya lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan terkait proses tan pelaksanaan Pilkada di lingkungan Rutan, beliau mengatakan bahwa melarang tim sukses setiap Paslon untuk berkampanye di wilayahnya.

"Boleh masuk (ke Rutan), tapi tidak dalam kapasitas dia sebagai calon, diperbolehkan itu umpanya sebagai keluarga masyarakat atau umpamanya sebagai Ketua Yayasan apa gitu, masak dia mau membantu seperangkat alat solat gak boleh?, kan orang mau beramal, mau memberikan sarana olah raga seperti net, bola Voli ya kita terima, kalau mengumpulakn massa, terus pilih saya, ya mana bisa," kaya Azhar.

Kata Azhar, Andi Rachman yang menjabat sebagai Gubernur Riau dan Firdaus yang menjabat sebagai Walikota Pekanbaru, sah saja jika ingin berkunjung selagi masih dalam kapasitas jabatannya.

"Misalnya, petahana sebagai Gubernur atau Firdaus sebagai Walikota, ya boleh lah, namanya 'bapak mau melihat anak', pokoknya jangan ada embel-embel bendera, mau jadi khatib Jumat misalnya, ya boleh saja," demikian Azhar. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau