RIAUBOOK.COM - Mengingat kontrak PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) pada tahun 2021 sebagai operator pengelola Blok Rokan yang selama ini menjadi Blok Minyak Bumi tebesar di Indonesia akan berakhir, Pemerintah Provinsi Riau berencana mengambil andil dalam pengelolaan Blok minyak yang sudah berproduksi sejak 1970 tersebut.

"Ketika itu sudah berakhir masa kontraknya, maka kita Pemerintah Provinsi Riau berkeinginan untuk mengelola Blok Rokan itu, kalau keinginan kita mengelola Blok Rokan itu ada dua pendekatan, pendekatan pertama, secara Kepemerintahan kita mendapatkan PI (Participal Interest) sebesar 10 persen, itu Undang-Undang uang menyatakan," kata Masperi kepada RiauBook.com saat ditemui beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, ketika Pemprov ingin mendapatkan lebih dari pada itu, tentu harus masuk pada Arena 'bisnis ke bisnis'.

"Tentu kita harus menyertakan modal yang lebih banyak lagi untuk memproduksi per barel nya, tentu kita harus bagi hasil, ini sudah dagang istilahnya, itu harus ada modal kita, harus ada modal Operator, apakah nanti Pertamina ataupun Chevron itu sendiri, ini kesimpulan yang sudah kita ambil dengan masyarakat Riau yang di wadahi oleh Lembaga Adat Melayu," Masperi menuturkan.

Menanggapi itu, Pengamat Politik Universitas Riau Dr. Hasanuddin melihat hal tersebut merupakan kerangka hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Riau sendiri.

"Kalau selama ini penguasaan aset-aset daerah terutama minyak, cenderung dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, seperti Exon Mobile, kemudian dulu kita juga pernah ribut dengan Blok CPP dan lain-lain, menurut saya, kalau untuk kepentingan daerah, memang daerah harus merebut itu, jadi Blok Langgam, Blok Rokan yang sekarang ini memang harus direbut oleh daerah, tidak boleh hanya menunggu negosiasi Pusat bahwa daerah mengikut saja," kata Hasanuddin saat dihubungi RiauBook.com Minggu (11/3/18).

Kata dia, saat ini daerah sudah harus memainkan negosiasi kepada Pemerintah pusat untuk mendapatkan penguasaan Blok Rokan tersebut, menurutnya Pemerintah Pusat harus diyakinkan kalau daerah cukup mampu dalam mengelola Blok tersebut secara mandiri.

"Nyatanya kan dulu ketika CPP Blok diserahkan kepada daerah, kolaborasi antara Pemrov Riau dengan Kabupaten Siak sampai sekarang kan jalan dengan baik saja, lama kelamaan juga menurut saya performa itu akan membaik, saatnya lah Pemerintah Daerah meyakinkan Pemerintah Pusat, bahwa daerah memiliki kemampuan dalam mengelola Blok Rokan, oke lah kepercayaan mereka itu cuma dalam presepsi kita saja, tapi kan belum ada keberanian dari kita untuk menegoisasi dengan banyak perangkap, tunjukan kepada pusat bahwa daerah juga punya kemampuan, apa persyaratan-persyaratan mereka ya itu harus dipenuhi," urainya. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau