RIAUBOOK.COM - Realisasi kegiatan sampai triwulan kedua masih lambat. Salah satu alasannya adalah persoalan birokrasi pemerintah pusat. Kondisi ini juga ternyata dapat dimaklumi oleh pihak DPRD Riau.

"Cepat pun kita menyelesaikan pembahasan APBD 2018 seperti sekarang, tapi di Pusatnya yang lama. Begitu banyak birokrasi yang dihadapi di Kemendagri.

Apalagi yang akan diproes se Indonesia dengan 34 Provinsi, tentu menerlukan waktu untuk verifikasi dan lainnya," sebut Wakil Ketua DPRD Risu, Noviwaldy Jusman saat dikonfirmasi, Selasa (17/04/18).

Belum lagi nenurut Politisi Demokrat ini, setelah lolos verifikasi dari Mendagri perlu dipetsiapkan juga Pergub dan penjabarannya, DPA dan sebagainya. "Makanya tiga bulan pertama dusebut masa paceklik. Ralealusasi baru nampak nantinya enam bulan ke atas," sebutnya aemvari mengakui hal ini dialami ikwh seluruh Provinsi di Indonesia tidak hanya Riau.

Sebagaimana yang dimaklumi, realisasi kegiatan 2018 Provinsi Riau pada tri wulan pertsma baru mencapai sekitar 13 persen. Karena belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melakukan kegiatan melainkan proses persiapan pelaksanaan kegiatan. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau