RIAUBOOK.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) terus dipolitisasi, Sabtu (28/4/2018) di Gedung Daerah, Pekanbaru.

"Itukan dipolitisasi terus, dalam ketentuan itu, termasuk didalamnya agar investasi masuk, kalau gak ada investasi gak ada kerja juga untuk kita disini, untuk anak-anak Indonesia," kata Yasonna kepada RiauBook.com.

Kata dia, kebutuhkan TKA merupakan tuntutan proyek, disebut "Turn Key Project".

"Dalam Turn Key Project itu, disamping investasi, mereka membutuhkan tenaga kerja mereka supaya lebih cepat, menurut mereka, tentu juga ada pekerja-pekerja kita yang berada disitu, nanti kalau udah selesai Turn Key Project itu semua TKA pulang kok, yang menggantikan itu ya orang-orang kita untuk bekerja disitu," tuturnya.

Walaupun masi ada orang-orang mereka, tapi, kata dia, makin lama posisi TKA tersebut akan diisi oleh tenaga kerja lokal.

"Makanya tahun depan dan tahun selanjutnya, program Presiden itu adalah program Vocational training, itu adalah membuat pelatihan keterampilan anak-anak muda kita, warga kita untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut Yasonna menerangkan, nantinya akan diadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mendukung itu.

"Nanti kita beli alat-alat apa yang diperlukan, tenaga-tenaga pelatih yang baik, supaya kedepan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, sehingga banyak orang-orang kita yang mengisi pekerjaan itu," urainya.

Sementara, dalam pengawasannya TKA yang bekerja di Indonesia, dirinya akan bekerjasama dan meminta kepada Pemda untuk membantu, selain itu dengan adanya penambahan pegawai di Kementeriannya saat ini, diharapkan akan membuat pengawasan lebih baik. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau