RIAUBOOK.COM - Anggota DPRD Riau yang juga mantan Ketua Pansus Ranperda RTRW, Asri Auzar menyebutkan, dengan telah disetujuinya Ranperda RTRW jadi Perda oleh Pemerintah Pusat, seluruh perusahaan perkebunan yang ada harus mematuhi apa yang sudah diatur dalam Perda tersebut.

Perusahaan baik yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan lainnya, yang beroperasi di kawasan hutan sesuai ketentuan yang ada di RTRW, harus keluar dari kawasan yang bukan peruntukkannya.

Kemudian, lanjut dia, kaeadan itu harus dijalankan pada fungsinya untuk di hijaukan atau di hutankan kembali.

"Misalnya di kawasan kepala kambing yang berada di Kabupaten Rohul dan Rohil. Karena itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, perusahaan perkebunan yang ada harus ke luar. Tudak peduli siapa pemiliknya dan hutankan kembali kawasan itu," kata dia.

Disampaikan juga oleh politisi Demokrat ini, begitu juga terhadap kawasan taman nasional bukit tiga puluh dan teso nillo, ini harus dihutankan lagi, tidak ada perkebunan di sana.

"Perda RTRW itu sudah mengatur seluruh kawasan yang ada. Ada peruntukan kawasan untuk industri, perkebunan, pemukiman dan hutan lindung," dia mengakhiri. (RB/MCR)