RIAUBOOK.COM - Provinsi Riau memiliki 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kondisi yang beragam, mulai dari yang paling sehat hingga BUMD yang "mati segan hidup tak mau".

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi mengatakan, jika dilihat secara menyeluruh, saat ini hanya ada 3 BUMD yang berada dalam keadaaan sehat.

"Dari evaluasi keseluruhan BUMD, yang normal dengan kontribusi cukup tinggi dimulai dari Bank Riau Kepri (BRK), kemudian Badan Operasional Bersama Bumi Siak Pusako (BOB BSP), kemudian Jamkrida, hasil audit dari akuntan publik menyatakan mereka itu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Masperi kepada RiauBook.com, Selasa (3/7/2018).

Sementara, kata Masperi untuk BUMD lain seperti PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) masih harus menanggung "dosa" masalah masa lalu.

"Yang lain itu mereka tidak menghasilkan deviden, mereka kan tersandung masalah masa lalu yang harus mereka selesaikan. Misalnya PT. PIR, itu kontribusinya ada, tapi dia tersangkut penjaminan terhadap Riau Air Lines, tutur Masperi.

Sementara PT. SPR, masih harus tersangkut persoalan kredit masa lalu yang belum tuntas.

"Dulu kan ada kewajiban kredit kerakyatan melalui PIR ini, jadi ada kredit tertunggak, kalau Riau Petroleum saat ini masih jalan ditempat, walaupun nanti Participal Interest (PI) itu diserahkan kepada mereka," kata Masperi.

Sementara PT. Riau Air Lines (RAL) saat ini sudah berhenti beroperasi, namun masih tersangkut banyak masalah, seperti tunggakan pajak dan pengembalian pinjaman kepada Bank Muamalat.

"Terhadap masalah ini kita hanya bisa menyurati manajemen untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, seperti RAL kita sudah surati berkali-kali. Tapi kalau yang lain BUMD yang lain masih tetap membayar deviden, mereka juga punya kontrak sendiri dengan pihak lain, kita tidak bisa memutus kontrak begitu saja, harus berhenti, stop, itu tidak bisa," Masperi menjelaskan.

Ia mengatakan, pihaknya juga terus melakukan Elevaluasi terhadap BUMD-BUMD tersebut.

"Misalnya BRK, kenapa rendah deviden nya?, ternyata ada kebijakan pusat untuk menurunkan suku bunga, uang kita (Pemprov) disana itu juga tidak sebanyak sebelumnya, karena mereka juga sudah banyak memanfaatkan uang pihak ketiga, kalau dulu kan Pemprov aja, sehingga uang itu juga mesti dibagi kepada nasabah," Masperi menerangkan.

Rencananya, dalam waktu dekat Pemprov Riau juga akan memanggil seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani pendapatan dan BUMD setempat untuk membahas langkah kedepannya. (RB/Dwi)