RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau semakin gencar melakukan efisiensi, hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi beban serapan yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah.

Pada Sabtu (14/7/2018) malam, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang dinilai memiliki anggaran besar seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Pendidikan dan RSUD untuk melakukan konsolidasi progres kinerja dan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 di Kediamannya.

Terkait itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya harus merubah paradigma dalam menjalankan sistem pemerintahan saat ini.

"Efisiensi jelas harus kita lakukan, kita sekarang ini harus merubah paradigma, kalau selama ini Riau ada dana yang tersedia di akhir tahun sampai Rp 3-4 triliun, sekarang sudah berubah, kalau dulu berfikir soal kinerja belanja serapan dan sebagainya, sekarang tidak demikian, seluruh OPD harus berfikir Pendapatan dulu baru berfikir belanja," kata Sekda kepada RiauBook.com, Senin (16)7/2018).

Sekda mengatakan, saat ini Pemprov Riau harus merubah sistem seperti layaknya perusahaan (Korporasi).

"Sekarang pola berfikirnya sudah seperti korporasi jadinya, karena Riau sudah terdampak dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Perimbangan, kalau 5-10 tahun lalu itu tak jadi masalah karena semua sudah ready," tutur Sekda.

Sekarang, kata Sekda, dengan lifting (produksi minyak siap jual) yang menurun Pemprov Riau tiap tahun, pihaknya selalu menerima data transfer yang terkoreksi.

Untuk itu, Sekda juga mengatakan kalau Pemprov kini juga harus merubah pola perencanaannya.

"Apa yang akan kita terima setiap tahun itu selalu terkoreksi, jadi pola perencanaan nya itu tidak lagi berfikir seperti dengan asumsi 'ceteris paribus', sekarang ini harus dengan pola perencanaan antisipatif, kita tidak lagi bisa berfikir model situasional seperti yang selama ini," kata Sekda. (RB/Dwi)