RiauBook - Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menarik pungutan dari masyarakat melalui kebijakan BBM menimbulkan kontra produktif. Menteri ESDM Sudirman Sad berencana mengkonsultasikan ke Komisi XII DPR pada Januari 2016.

Pasalnya, pungutan tersebut diambil dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar masing-masing Rp200/liter dan Rp300/liter.

"Kita perlu mengatur secara khusus tata cara pemungutan dan pemanfaatan dana ketahanan energi ini, termasuk prioritas pemanfaatanya. Dalam persidangan Januari nanti kami juga akan konsultasikan kepada Komisi VII DPR RI‎," ujar Sudirman Said dalam rilisnya, Jakarta, Sabtu (26/12/2015).

Sudirman beralasan, pemungutan dana ketahanan energi ini didasarkan pada UU No 30 tahun 2007 tentang Energi. Menurutnya, dari sisi kebutuhan yang paling mendesak, disediakan dari dana pungut sebagai dana stimulus untuk membangun energi baru dan terbarukan. Selain itu, dana stimulus untuk melakukan eksplorasi migas, geothermal, dan batubara.

"Juga dana stimulus untuk melakukan eksplorasi migas, geothermal dan batubara karena investasi untuk eksplorasi sedang mengalami penurunan," terang Dia. Ojin