RIAUBOOK.COM - Pertemuan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar dengan Pemerintah Provinsi Riau beserta rombongan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), paguyuban multi etnis dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi "berbuah manis", Pemerintah Pusat beri peluang keterlibatan daerah dalam mengelola Blok Rokan melalui BUMD.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan memfasilitasi tim yang diutus dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk duduk bersama dengan PT. Pertamina dalam mewujudkan pengelolaan dimaksud.

​Wamen Arcandra yang didampingi Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto dan sejumlah pejabat tinggi Kementerian tersebut memberi lampu hijau kepada daerah setelah berbincang dengan Guberbur Riau Arsyadjuliandi Rachman beserta Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan rombongan mengenai pengelolaan ladang minyak Blok Rokan, Rabu (15/8/2018) di Ruang Makalehi, Gedung Heritage, Kementrian ESDM, Jakarta.

Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri Al azhar mengatakan, kedatangan mereka bertujuan untuk menyampikan aspirasi komponen masyarakat Riau mengenai Blok Rokan yang selama ini belum memberi keuntungan lebih kepada daerah.

Blok Rokan yang telah dikelola hampir 100 tahun dinilai sangat kurang melibatkan pekerja tempatan, terbilang hanya sekitar 10%, sementara kontrak pengelolaannya berakhir tahun 2021.

Belum lagi, terkait dengan pemiskinan masyarakat adat di sekitar lokasi ladang minyak akibat lahan mereka diolah untuk kepentingan pertambangan tersebut.

Disamping itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abu Bakar dengan mengatakan bahwa masalah demikian bisa terjadi karena daerah tidak dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak.

Ini juga dirasakan oleh berbagai komponen masyarakat, sehingga bermuara untuk memunculkan gagasan terkait pelibatan daerah dalam pengelolaan ladang minyak khususnya di Blok Rokan.

Untuk itu, kata Syahril, LAMR mengeluarkan warkah dengan sembilan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2018 lalu, yang kemudian dibacakan oleh Sekertaris Umum MKA LAMR Taufik Ikram Jamil.

Diantaranya, pengelolaan Blok Rokan harus melibatkan daerah dengan porsi daerah 70% di luar participant interest 10% dan mengeluarkan pancung alas 2% untuk pemakaian tanah atau hutan ulayat akibat pengelolaan tersebut.

Selain itu, operator baru juga diminta untuk mengutamakan kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, dan beasiswa.

Syahril yang didampingi Taufik Ikram Jamil, kemudian menyerahkan warkah itu kepada Wamen Arcandra.

"Saya terima ini ya," kata Arcandra yang langsung meletakkan map berisi warkah LAMR itu di atas meja di hadapannya.

Kepada RiauBook.com, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pertemuan tersebut berjalan lancar, Wamen ESDM memberi peluang kepada Riau untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut soal Blok Rokan.

"Yang hadir lengkap, kesimpulannya nanti akan ada pertemuan dengan Pertamina, tim dari Riau nanti terdiri dari pemerintah provinsi, BUMD, LAM beserta elemen masyarakat, tapi tentunya akan ditentukan lagi siapa saja yang akan ikut dalam tim tersebut karena ini sudah bicara lebih teknis terkait peluang untuk ikut mengelola Blok Rokan," demikian gubernur. (RB/Dwi)