RIAUBOOK.COM - Kondisi keuangan Provinsi Riau saat ini bertolak belakang jika dibandingkan tiga tahun lalu, Pemprov Riau yang dulu dicibir karena dinilai tak mampu membelanjakan anggaran, kini harus "menelan getir" tatkala dilanda defisit yang mencapai hampir Rp1 triliun.

"Dulu kita semua kewalahan merealisasikan anggaran, kita dituduh, dicibir, dikatain tidak bisa kerja, tidak bisa membelanjakan anggaran, dalam waktu dua tahun kita bisa membalikkan itu, semua kegiatan pembangunan jalan, tapi ternyata kita dihukum tunda salur," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada RiauBook.com saat ditemui, Jumat (17/8/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Atas kondisi yang terjadi sekarang, dirinya berharap semua pihak bisa mengerti, terlebih kepada pihak ketiga yang ditujukan mengerjakan proyek-proyek pembangunan.

"Inilah yang kita hadapi, makanya semua harus mengerti, para pihak ketiga, kontraktor, maka di PUPR itu dibangun komunikasi, artinya sudah diinformasikan ini dimungkinkan tunda salur, tapi tetap komitmennya harus dilaksanakan," kata Sekda.

Dirinya juga menuturkan kalau sampai saat ini Pemerintah Pusat juga belum memberi jawaban yang memuaskan atas persoalan tunda salur yang dihadapi Riau.

"Gambarannya, dikatakan kalau tahun ini tidak ada APBN-P, dana 2017, 2018, Pusat itu menjadwalkan ulang akan disalurkan pada tahun 2019, hanya sebagian kecil saja yang akan salur di tahun 2018 karena tidak ada APBN-P," demikian Sekda. (RB/Dwi)