RIAUBOOK.COM - Provinsi Riau belum mendapat kepastian soal waktu pengucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pemerintah Pusat yang hingga saat ini belum dibayarkan dan ini bentuk zalim, demikian legislator Asri Auzar.

Asri Auzar mengatakan, bahkan penyesuaian kenaikan pendapatan karena kenaikan harga minyak dunia juga tidak didapat karena pusat tidak bahas APBN-P 2018.

"Sebelumnya di APBN 2018 ditetapkan harga minyak 48 US dollar per barel.  Tapi sekarang harga minyak sudah 70 US per barel.  Jadi akumulasi pendapatan di Migas tentu bertambah juga, tapi tidak kita dapatkan karena pusat tidak bahas APBN-P 2018 yang seharusnya disesuaikan," kata Asri Auzar saat dikonfirmasi, Rabu (10/10).

Lebih jauh disampaikan oleh politisi Demokrat ini, apakah yang terjadi bentuk penzaluman dari pemerintah pusat. 

Kata dia, disaat pemerintah Provinsi Riau dan seluruh kabupaten/kota yang ada sangat membutuhkan anggaran atau kesulitan dalam keuangan, DBH belum juga dikucurkan.

Legislator Riau Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini kembali berujar, menyikapi apa yang diperbuat oleh pusat ini, semua komponen yang ada di daerah harus kompak dalam menuntut hak daerah ini.

"Kalau perlu kita mogok kerja, kenapa memangnya.  Biar pusat itu tau betul bahwa kita terzolimi," kara dia. (MCR)