RIAUBOOK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak bersama Pemerintah Kabupaten Siak mensahkan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), sementara 1 Raperda lagi belum bisa di sahkan.

Hal itu diketahui saat rapat paripurna DPRD Siak, Senin (17/12/18) di gedung Panglima Ghimbam, paripurna dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, didampingi wakil ketua II Hendri Pangaribuan, sementara dari Pemerintah Kabupaten Siak hadir wakil Bupati Siak H Alfedri.

"Raperda ini sebelum di sahkan menjadi Perda, dibahas oleh Pansus yang terdiri dari Pansus A, B dan C," kata ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Adapun Raperda yang telah disahkan menjadi Perda kata Indra, yakni:

1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.

2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan pemilihan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian penghulu.

3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 5 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan kampung.

4. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang retribusi pelayanan pelabuhan.

5. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak tentang ketahanan pangan.

Sementara 1 Raperda belum disahkan adalah tentang izin pengelolaan penangkaran sarang burung walet.

Alasan penundaan disahkan Raperda tentang izin walet tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) B yang menangangi Raperda itu Syamsurizal mengatakan, untuk Raperda tersebut belum bisa disahkan karena masih dalam pembahasan.

"Masih memerlukan pembahasan lanjutan, dengan melibatkan berbagai Stakeholder terkait," kata Syamsurizal.

Paripurna dihadiri 22 anggota DPRD Siak, Forkopimda Siak, pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. (RB/Agus)