RIAUBOOK.COM - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi minta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau segera merampungkan syarat penggunaan APBD 2019 supaya dapat menyelesaikan tunggakan listrik kepada PT PLN (Persero).

"Untuk melunasi tunggakan listrik itu tentu menunggu APBD sekarang (2019). Kapan cair? Hari ini mereka sudah ada uang di Dokumen Pelaksana Anggarannya (DPA), maka segera usulkan PA, KPA, PPK, PPTK dan bendaharanya siapa kepada gubernur supaya di teken, kalau sudah diteken Pak gubernur, dana itu bisa dicairkan," kata Masperi kepada RiauBook.com, Jumat (4/1/2019).

Masperi mengakui, jika pemutusan listrik di Gedung Pustaka Soeman HS tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pembayaran listrik pada bulan November dan Desember.

Namun, dirinya menyayangkan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut yang dinilai kurang jeli dalam melihat prioritas kegiatan, apalagi, setelah sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memberikan coaching clinic (pendampingan) menjelang keputusan rasionalisasi.

"Pemutusan itu karena tidak ada anggaran. Persoalannya kan ada dana saat itu, mana yang lebih penting? Misalnya kita ada yang Rp10 juta yang peruntukannya sudah ada. Tapi anggaran listrik kurang dan hanya bisa untuk 10 bulan, maka anggaran lain bisa digeser untuk listrik karena ini penting, dari pada SPPD ke luar daerah," tuturnya.

Artinya, kata dia, harus kepedulian meletakan yang prioritas seperti listrik, air dan telfon, "karena beban tetap yang harus dibayar tiap bulan dan sudah jelas peruntukannya". (RB/Dwi)