RIAUBOOK.COM - PT. Bank Riau Kepri (BRK) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan seluruh kejaksaan negeri (Kejari) di wilayah setempat, sepakat untuk bekerjasama dalam penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) dalam rangka peningkatan prestasi, kinerja dan profesionalisme Bank Milik Negara/Daerah.

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, Senin (18/02/2019) di Menara Dang Merdu BRK, Pekanbaru.

Direktur Utama PT. BRK Irvandi Gustari mengatakan, kerjasama ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, terlebih dalam menangani dan meminimalisir kredit macet.

"Banyak hal yang dapat terbaru dengan keterlibatan Jaksa Pengacara Negara, Bank Riau Kepri hingga saat ini telah memiliki nilai aset mencapai Rp27 triliun, peringkat dua terbesar di Sumatera setelah Bank Sumut, tentu juga semakin kompleks dengan banyaknya masalah hukum, terutama setelah kredit macet," kata Irvandi.

Sementara, Kepala Kejati Riau Uung Abdul Syakur mengatakan, "Korps Adhiyaksa" memiliki kewenangan untuk menangani masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Negeri RI Tahun 2004 melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

"Kita gratis dan kita tidak dipungut biaya dalam bentuk satu apapun, silahkan manfaatkan semaksimal mungkin dalam hal Datun ini, misalnya ada keredit macet, atau permasalahan hukum lainnya," kata dia.

"Kami berharap di Kantor Pusat BRK di provinsi maupun cabang BRK untuk menindaklanjuti di lapangan, jangan hanya sebatas seremonial saja," Kata Uung lagi.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan langsung oleh Dewan Komisaris PT. BRK, tampak di antaranya Komisaris Utama Mambang Mit dan Komisaris Independen BRK A. Rivaie Rahman serta perwakilan Pemerintah Provinsi Riau dan Polda Riau. (RB/Dwi)