RIAUBOOK.COM - Kondisi existing, lebih dari 40 persen desa-desa di Riau berada disekitar hutan dan kawasan migas, termasuk di Kabupaten Siak, dengan potensi minyak bumi dan gas yang cukup besar maka perlu adanya skema baru terhadap pengelolaan dana bagi hasil khususnya migas dan hutan untuk dibagi hingga ke tingkat desa, yaitu dengan skema transfer anggaran desa berbasis ekologis, berdasarkan kategori desa-desa penerima dampak dari aktifitas industri migas dan hutan.

"Skema transfer anggaran desa berbasis ekologis ini, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dalam distribusi anggaran, misalnya rata-rata 30 persen sumber ADD berasal dari hasil pengelolaan SDA yaitu migas dan hutan. Tentu sebagai desa yang terdapat kawasan industri atau sebagi penghasil tentu mendapat bagian secara proporsional dengan tidak mengabaikan desa-desa lain," kata kordinator Fitra Riau Triono Hadi, saat acara konsolidasi Fitra Riau dengan kepala desa (penghulu) di Kabupaten Siak, Selasa (26/3/19) di hotel Grand Mempura Siak.

Selama ini kata Triono, pembagian keuangan desa secara merata yang bersumber dari pemanfaatan sektor unggulan daerah, akan menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi desa-desa yang menerima dampak. Oleh karna skema proporsional inilah menunjukan akan keberpihakan daerah terhadap desa-desa penghasil, karna selama ini terhadap kewajiban industri atau perusahaan dalam bentuk CSR dilakukan sistem sentralistik oleh perusahaan itu sendiri.

"Dampak dari aktifitas industri berbasis migas dan hutan, tidak jarang menimbulkan persoalan sosial seperti konflik tenurial/tanah atas perebutan ruang kelola, berpotensi menciptakan kemiskinan baru di desa karna tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat. Selain itu, deforestasi dan degradasi hutan juga tidak terelakan, salah satunya kebakaran hutan dan lahan," katanya lagi.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengatur penggunaannya guna mendukung arah pembangunan disektor lingkungan hidup dan kehutanan, misalnya program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, serta upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup diwilayah desa sesuai dengan kewenangan desa, seperti pencegahan kebakaran hutan, dan serta mendorong desa untuk berperan dalam implementasi percepatan perhutanan sosial.

"Sebalik itu, basis lokasi industri migas dan hutan berada dikawasan pedesaan, seharusnya pula masyarakat desa menjadi penerima manfaat langsung dari hasil sumber daya alam tersebut. Disamping itu, desa-desa sekitar juga sebagai penerima dampak dari aktifitas industri berbasis hutan maupun migas tersebut, maka dari itu, perlunya konsep pembagian yang adil, tidak hanya desa sebagai penghasil yang dapat alokasi dana tersebut, melainkan desa-desa lain juga mendapatkan bagian dengan pembagian yang merata," katanya lagi.

Selama ini Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas dan kehutanan, Skema yang diterapkan oleh pemerintah daerah belum mampu menjawab persoalan lingkungan hidup dan masyarakat desa, misalnya kemiskinan di Desa, layanan dasar di desa tidak memadai, konflik lahan masyarakat dan perusahaan, hilangnya tutupan hutan yang cukup besar, kebakaran hutan, semua masalah tersebut sangat berkorelasi dengan kebijakan yang tidak pro terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep kebijakan anggaran kampung berbasis sumber daya alam terutama migas dan hutan, disambut baik oleh kepala desa di kabupaten siak yang ikut dalam kegiatan ini, namun sebelum itu perlu dikaji secara matang dalam menentukan kategori desa baik sebagai penghasil dan juga sebagai penerima dampak. Pada intinya konsep kebijakan ADK ini menjadi alternatif kebijakan daerah agar adanya prinsip-prinsip keadilan dalam membagi hasil sumber daya alam (migas dan hutan) sampai kedesa.

"Kedepan, kepala desa yang terlibat dalam kegiatan ini akan melakukan pendataan bagi desa-desa sebagai penerima dampak dari aktifitas industri migas dan hutan, selajutnya akan melakukan perumusan konsep alokasi dana kampung berbasis migas dan hutan untuk diusulkan kepada pemerintah daerah. Upaya ini perlu terus dbicarakan dengan pihak-pihak terkait agar terciptanya prinsip-prinsip keadilan tata kelola pemerintahan," tutup Triono. (Rilis)