RIAUBOOK.COM - Ombudsman Republik Indonesia (RI) telah menetapkan Provinsi Riau menjadi salah satu daerah sebagai pilot projects dalam Program Pengelola Layanan Pengaduan Publik.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri mengatakan, karena itu pihaknya akan mendorong dan memberi pendampingan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan setempat memiliki Unit Pengelola Layanan Pengaduan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan publik.

"Amanat undang-undang pelayanan publik menyebut bahwa penyelenggara pelayanan publik, khususnya Pemerintah Provinsi Riau dan semua OPD wajib memiliki unit pengelolaan pengaduan, kami melihat selama ini belum semua OPD belum punya unit layanan pengaduan," kata Ahmad Fitri kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Kamis (4/4/2019).

Dikatakannya, untuk membentuk unit tersebut, dibutuhkan komitmen yang besar dari Gubernur dan masing-masing pimpinan OPD, "Dari pertemuan tadi, kami melihat komitmen itu ada, ini t ujuannya supaya pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Pemda bisa ditindak lanjuti, kemudian juga dibutuhkan SDM yang kompeten dalam mengelola unit tersebut".

"Saat ini ada beberapa OPD yang sudah ada misalnya RS. Arifin Achmad dan DPMPTSP, Bapenda dan lain-lain, maka ini terus kami dorong, kami akan mendampingi supaya semua OPD memiliki unit Pengelola Layanan pengaduan, dan yang penting lagi, supaya Pak Gubernur bisa mengetahui hasil tindak lanjut dari pengaduan tersebut," ujarnya. (RB/Dwi)