RIAUBOOK.COM - Seminggu kedepan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi di Riau.

Kegiatan yang sama juga digelar KPK pada dua daerah lain, yakni Kalimantan Barat (Kalbar), dan Sulawesi Utara (Sulut).

"Selama sekitar satu minggu ini, mulai Senin, tim Koordinasi Wilayah (Korwil) KPK disebar di tiga daerah, yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Sulawesi Utara," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah kepada media di Pekanbaru, Senin (22/4/2019) siang.

Febri mengatakan, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah dan implementasi manajemen SDM.

Di Riau, sebut Febri, hari ini pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2019 bidang optimalisasi penerimaan daerah (OPD), pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen SDM Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Kemudian, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi bersama gubernur, wakil gubernur serta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," kata Febri.

Selain bidang tersebut, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan tim Korwil KPK di Riau adalah optimalisasi dan implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan program Diklat Pemda se Riau.

Termasuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut program Korsupgah sektor BUMD di Riau, monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.

Selanjutnya, KPK akan menggelar bimbingan teknis pengelolaan Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi para Admin MCP dan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam Pemprov Riau.

"Dari kedatangan KPK ke provinsi ini, kami harap dapat disikapi secara serius oleh Pemda dan seluruh jajaran yang terkait" kata dia.

Jika upaya pencegahan berjalan efektif, perbaikan dilakukan secara serius, kata Febri, maka pihaknya akan mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah. (RB/Dwi)