RIAUBOOK.COM - Jawaban Pemerintah Provinsi Riau membingungkan saat ditanya mengenai opsi mekanisme penerusan pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA) sebagai sumber pendanaan untuk perbaikan seluruh akses jalan rusak yang ada di wilayah setempat.

Kontradiktif dengan pernyataan Gubernur Riau Syamsuar, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi tidak menutup kemungkinan jika opsi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, hanya saja butuh kajian lebih dalam.

"Subloan itu perlu di kaji lagi, kapasitas keuangan daerah memang perlu dikaji, itu aja intinya," kata Sekda, Kamis (25/4/2019).

Apalagi, kata Sekda, terkait peminjaman anggaran tersebut memang dibolehkan secara regulasi.

Namun, di sisi lain jawaban Gubernur Riau Syamsuar malah bertentangan, sebelumnya saat ditanya soal yang sama, Rabu (17/4/2019) lalu, orang nomor satu di Riau ini malah dengan tegas mengatakan wacana tersebut adalah hoax.

"Awak wartawan mana? Tak ada itu, jangan percaya dengan hoax, wartawan percaya dengan hoax macamana kalian, kalau percaya hoax tak usah ikut-ikut saya lagi," ketua Gubernur kepada RiauBook.com.

Padahal, opsi subloan tersebut mencul saat rapat resmi terkait rapat evaluasi sistem, perencanaan dan pengembangan BUMD di Kantor Gubernur Riau, Senin (15/4/2019).

Saat itu Dr. Azharuddin M. Amin, seorang pakar dari Universitas Islam Riau yang disebut-sebut sebagai tenaga ahli Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Riau, membawa opsi tersebut kedalam rapat.

"Hari Jumat itu, setelah Jumat saya ditelpon, bisa ketemu Pak Gubernur pak? Mau diskusi sebentar, kenapa, karena Sumatera Utara telah berhasil mendapat pinjaman subloan itu sekitar Rp10 triliun untuk membenahi seluruh jalan yang ada di Sumatera Utara yang menjadi kewenangan provinsi," ujarnya.

"Malam Minggu kemarin sudah kita hitung, berapa uang yang dibutuhkan Riau, kalau katakanlah pada hari ini seluruh jalan yang posisinya dalam keadaan baik baru dibawah 50 persen, maka kita butuh Rp11 triliun, baru itu selesai," tambah Azharuddin.

Rencananya, kata dia, wacana tersebut hendak didiskusikan lagi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin.

"Karena ekonomi Riau kalau tidak ada terobosan yang besar akan begini-begini terus, harus ada terobosan yang dibuat, terkait kebijakan-kebijakan, kalau memang kita setuju, artinya pada bab 3 RPJMD kita itu sudah ada pendanaan yang terkait Provinsi Riau yang berasal dari pinjaman, jadi ada subloan," kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, dimungkinkan besar pinjaman tidak sampai Rp10 triliun, "setelah ruas-ruas jalan itu terhitung secara keseluruhan, kita akan undang bupati, kemudian kita minta mereka menjelaskan, ruas jalan mana yang paling penting menurut mereka," ujarnya.

"Misalnya, ada potensi ekonomi yang penting tapi jalannya buruk. Itu yang kita coba ke depan, bisa jadi anggarannya hanya Rp5 triliun," kata dia.

Tentunya, jika wacana tersebut dimungkinkan untuk dituangkan pada RPJMD, maka BUMD diharapkan juga harus siap untuk menggarap proyek itu melalui core bisnisnya.

"Kalau memang nantinya itu disetujui, apakah BUMD kita siap menjadi kontraktor pelaksananya? Tentu harus ada pembahasan khusus terkait dengan itu," demikian Azharuddin. (RB/Dwi)