RIAUBOOK.COM - Fenomena caleg gagal kemudian stres terus terjadi setiap pelaksanaan pemilu, kondisi ini tentu memilukan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, caleg yang depresi ini biasanya bukan kader politik yang matang. Sehingga mereka tak bisa beradaptasi dengan dunia politik yang kompleks.

"Mereka orientasinya kekuasaan, sehingga kurang rasional dalam berkompetisi. Uang habis-habisan, menghalalkan segala cara tapi mereka hanya siap menang, tidak siap kalah," kata Titi kepada pers di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Demi kekuasaan itu, kata Titi, untuk menjadi caleg DPR, setidaknya mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar, bahkan ada yang Rp 9 miliar untuk modal kampanye.

Seharusnya, kata dia, ketika mereka mengajukan diri menjadi caleg orientasinya bukan kekuasaan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan dan ideologi kepartaian.

Sementara, kata Titi, partai cenderung membiarkan para calegnya habis-habisan mengeluarkan modal.

"Bagi partai yang penting mendapat suara sebanyak-banyaknya. Mereka tidak membantu calegnya berkampanye secara proporsional," ujar Titi.

Untuk mencegah calegnya stres gara-gara gagal memperoleh suara, sebaiknya partai membuat pembatasan belanja kampanye agar mereka tidak jor-joran. Kemudian, untuk menjadi caleg setidaknya harus melalui proses kaderisasi minimal 3 tahun.

Sebab, selama ini partai banyak yang mengajukan calegnya dari para pesohor, orang populer yang tidak pernah menjalani kaderisasi.

"Asal comot saja, siapa yang mau dimasukin (jadi caleg) tetapi tidak dibekali dengan pemahaman pengetahuan kepemiluan yang cukup," kata dia.

Pesan moralnya, kata Titi, untuk menjadi caleg harus berorientasi pada nilai-nilai kebajikan, sehingga lebih iklas jika kalah bertarung.

Untuk caleg yang terlanjur stres, kata Titi, partai harus bertanggungjawab dengan memberikan konseling agar mereka bisa kembali hidup normal.

"Bagaimanapun mereka sudah bekerja keras untuk partai. Bagaimana pun harus ada kompensasi, mereka (partai) harus mengambil tanggung jawab untuk pemulihan," tandas Titi.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku sudah memberikan cukup pembekalan kepada para calegnya sebelum berkompetisi. Mereka, kata dia, sudah diwanti-wanti harus siap menang atau kalah.

Tapi, jika masih ada caleg yang stres gara-gara kalah pemilu, kata Taufik, kemungkinan rekrutmen pada tahap psikotes kurang cermat, sehingga ada saja caleg yang tidak siap mental.

"Tapi stres sejenak itu manusiawi, asal jangan seterusnya," ujar Taufik kepada pers di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Gerindra, kata Taufik memberikan layanan psikolog bagi para caleg yang stres karena gagal.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya hanya memberikan bantuan hukum jika ada caleg yang merasa dicurangi.

"Asumsinya (caleg) tidak stres, PDIP menganggap semua orang yang mendaftar (caleg) adalah orang dewasa yang independen," kata Eva.

Namun, jika masih ada caleg yang mentalnya tak siap kemungkinan sistem dalam rekrutmen kurang sempurna.

"PDIP kaderisasi paling bagus walaupun di last minuteada tambahan. Tapi namanya sistem nggak ada yang sempurna," tutur Eva.

Meski begitu, kata Eva, PDIP sebenarnya sudah melakukan tes psikologi sebelum rekrutmen caleg. Namun, Eva mengakui jika sistem rekrutmen tersebut belum sempurna terutama di daerah.

"PDIP sudah melakukan tes psikologi berkaitan dengan kemampuan untuk ber-dealing dengan kompleksitas, dan kemampuan menghadapi kegagalan," tandas Eva.

Sumber Liputan6