RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengharapkan adanya reformasi birokrasi yang tuntas di tubuh Badan Usaha Milik Negara, karena saat ini masih banyak jajaran Komisaris yang masih merengkap jabatan di luar BUMN sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

"Kita mengalami hari ini, banyak sekali komisaris yang tidak bisa full time di badan usaha itu. sya mengharapkan sebenarnya terjadi reformasi birokrasi yang tuntas supaya tidak ada rangkap jabatan. Karena dengan rangkap jabatan kerjanya separuh-separuh, di Dirjen separuh, di Komisaris separuh. Apa lagi ada Dirjen jadi Komisaris beberapa BUMN," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Hal tersebut disampaikan Agus saat menyampaikan pidato dalam acara Seminar Sehari bertema 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya'.

Dalam hal pengawasan, Agus mengusulkan perlu ada penguatan Inspektorat di Kementerian BUMN agar bisa mengawasi BUMN.

"BUMN itu ada SPI yang pasti di bawah bayang-bayang direktur utama. Ada komisaris yang mempunyai komiter auditor kalau nggak salah, tapi kemudian tidak mempunyai tangan di dalam," ujar Agus.

"Mungkin kalau saya melihat dari pengalaman itu, ini teman-teman inspekatorat harus diberi taring, diberi kemampuan. Diberi orang yang paling bagus, resources disediakan. Kemudian bisa melakukan penilaian secara objektif terhadap perjalanan dari badan usaha itu sehari-hari," tambahnya.

Lanjut Agus, kemudian juga harus dipikirkan soal posisi, "mau ditaruh dimana, apakah melekat jadi tangannya komisaris lakukan check and balances ke direksi, itu harus kita pikirkan".

Selain soal pengawasan, Agus juga mengungkit kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat BUMN. Dia mengatakan hingga saat ini monitoring terhadap BUMN masih terus dilakukan oleh KPK.

"Kalau kita lihat masih ada yang melakukan kontrak fiktif, masih ada yang kalau di kasus OTT paling baru, untuk mengangkut sekian metrik ton itu dapat USD 2. Masih ada juga yang butuh bahan baku menitip sekian dolar untuk sekian ton bahan baku. Itu masih ada. Bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN. Kita ingin perubahan terjadi dari dalam," tutur Agus.

Terakhir, Agus mengingatkan agar para peserta seminar yang terdiri dari para pejabat BUMN agar tak terlibat korupsi,"di bawah itu ada juga ruang tahanan, kalau ada keadaan darurat bapak ibu bisa juga ketemu dengan itu. Oleh karena itu saya mengingatkan agar bapak ibu tidak tersangdung hal yang sama," urarnya.

Terkahir, dengan nilai aset mencapai Rp8000 triliun dan omset lebiih dari Rp2.800 triliun, Agus berharap BUMN bisa memberi manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sumber: detikcom