RIAUBOOK.COM - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengungkapkan, ada dua hal yang selalu menjadi permasalaahan sekolah jika dilihat dari aspek keuangan.

"Dari aspek keuangan, ada dua yang selalu bermasalah, yang pertama proses pencairan, yang kedua, pelaporan," ungkap Syahrial saat rapat koordinasi dengan Kepala dinas Pendidikan Se-Riau, Rabu (8/5/2019) di Kantor Gubernur Riau.

Dalam hal pelaporan, Syahrial mengatakan, bahkan hingga saat ini pihaknya masih membuka ruang kepada Dinas Pendidikan setempat terkait pelaporan tahun 2017 untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemarin kita perlambat untuk mengunci di audit BPK laporan 2017, kami mohon bantuan juga dari kabupaten kota, karena sampai sekarang belum kita close, terutama untuk sekolah-sekolah yang berpindah kewenangannya dari kabupaten ke provinsi, SMA dan SMK, kami mohon dukungan untuk dilaporkan apa adanya," kata dia.

Terkait masalah penncairan seperti gaji, ungkap Syahrial, setelah dilakukan identifikasi melalui Kepala BPKAD kabupateen/kota, sebenarnya sumber keuangan untuk sekolah masih sangat sanga terbuka.

"Termasuk dari CSR, APBN dan APBD, hanya saja punya aturan dan ketentuan, oleh karena itu, ini bisa kita simplikasi sebenarnya, tapi memang harus kita seragamkan untuk kabupaten/kota, kita hitung nanti kekuatan di dalam Peraturan Gubernur," tuturnya.

"Kata kunci yang sering disebut dengan indeks kemampuan keuangan daerah, itu seolah menjadi momok kalau sudah berhadapan dengan tunjangan, tapi ini ada solusi dari Pak Gubernur, agar yang tadinya menjadi ganjalan dan beban kabupaten diambil alih oeh provinsi, sehingga uang itu bisa digunakan untuk membiayai yang menjadi kewenagnan kabupaten, sementara infrasturkturnya dibiayai oleh provinsi," demikian Syahrial. (RB/Dwi)