RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Sebelumnya pihak pemerintah sempat membatasi sejumlah aplikasi media sosial termasuk WA, Facebook dan Instagram untuk mengantisipasi sebaran hoax kerusuhan 22 Mei 2019.

Pihak pemerintah kemudian mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas situasi dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum tervalidasi kebenarannya.

Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, langkah pemerintah untuk membatasi media sosial tergantung dari partisipasi dalam menekan persebaran informasi bohong atau hoax. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) mengaku siap untuk melakukan pembatasan media sosial selama masa sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Wiranto, masyarakat harus berpartisipasi untuk tidak menyebar hoax jika tidak ingin akses kepada media sosial dibatasi.

"Kalau tidak ingin dilemotkan, kalau tidak ingin diganggu lagi medsos, ya kita mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoaks-hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadu domba itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia," ujar Wiranto di Jakarta, Kamis (13/6).

Lebih lanjut, Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan membatasi media sosial apabila situasi selama sidang di MK tetap kondusif. 

"Kalau tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem ya tidak akan diapa-apain, ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat," tandasnya. (top)

Sumber rmolsumut