RIAUBOOK.COM - Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Riau sejauh ini masih berproses di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Sekarang masih on Progress, artinya saat ini telah sampai kepada tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan Perikanan di Jakarta, itu sejak zaman Pak Gubernur Wan Thamrin Hasyim pada bulan Januari lalu," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau Herman kepada RiauBook.com, Selasa (25/6/2019).

Namun demikian, dikatakan Herman, penyertaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masih menjadi sedikit kendala dalam penyelesaian RZWP3K yang diajukan tersebut.

"Kita sekarang masih ada sedikit kendala, kita harus sertakan KLHS yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi sekarang masih dengan mereka, nanti kalau udah selesai kita ajukan kembali," ujarnya.

Herman mengatakan, KLHS yang disertakan pada RZWP3K ini berbeda dengan KLHS Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disahkan tahun lalu.

"Ini beda dengan KLHS yang disertakan pada RTRW kita. Karena, ini rencana zonasi pesisir dan pulau kecil yang masuk pada sektor kelautan," ungkapnya.

Diketahui, pada konsultasi publik yang telah dilaksanakan DKP sebelumnya, RZWP3K tersebut memuat empat alokasi ruang yang mencakup sejumlah kawasan. Di antaranya kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut.

Dimana, pada kawasan pemanfaatan umum dibagi lagi menjadi beberapa zona, yakni zona perikanan tangkap dipermukaan maupun dasar laut, zona perikanan budidaya, zona pariwisata, zona pelabuhan, zona pertambangan, dan zona pertahanan keamanan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir laut. (RB/Dwi)