RIAUBOOK.COM - Capaian reforma agraria di Provinsi Riau masih berada dibawah angka 10 persen dari target 1,2 juta hektar yang ditetapkan.

"Hasil evaluasi dari pusat, baik dari kita sendiri (Pemprov Riau) pergerakan terkait Perhutanan Sosial dan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) ini memang dirasakan masih lamban," kata Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution saat memberi pemaparan dalam acara diskusi multi pihak yang ditaja oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di balai adat, Lembaga Adat Melayu Riau, Selasa (20/8/2019).

Dikatakan Wagubri, Pemprov Riau sejak tahun lalu terus berupaya untuk melakukan percepatan realisasi reforma agraria di wilayah setempat dengan membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan serta Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial memalui keputusan gubernur.

"Ini yang dulu pernah dilakukan. Kalau saya lihat dalam keputusan itu juga melibatkan berbagai unsur. Namun sayang, ketika pada tanggal 13 Mei 2019, saya pimpin rapat Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, ternyata rapat yang saya pimpin itu merupakan rapat pertama sejak terbitnya keputusan gubernur tahun lalu. Artinya unsurnya sudah ada, tapi tak sekalipun melaksanakan rapat," ungkap Wagubri.

Mantan Danrem 031/WB tersebut juga menilai, bahwa selama ini pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan sosialisasi salah satu program prioritas nasional itu seakan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal dalam keputusan gubernur terkait ini telah disebutkan bahwa pelaksanaan reforma agraria menjadi tanggung jawab bersama.

"Dari 12 kabupaten/kota, baru 8 yang sudah sosialisasi dan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan," ujarnya.

Kata dia, daerah tersebut di antaranya adalah Kota Dumai, Kabupaten Kuansing, Meranti, Indragiri Hilir, Indragiri Huludan Pelalawan. "Ini dilaksanakan pada tahun 2018," ujarnya.

"Kemudian Siak melaksanakan di 2019 bersama Rokan Hilir. Yang lain belum dilaksanakan," tambah Wagubri lagi. (RB/Dwi)