RIAUBOOK.COM - Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Apik Karyana menyebut bahwa capaian reforma agraria di Provinsi Riau masih jauh dari kata menggembirakan.

Dari target 1,2 juta hektar, saat ini capaian realisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial di "Bumi Lancang Kuning" baru dibawah angka 10 persen.

Apik menerangkan, performa percepatan reforma agraria di Provinsi Riau juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Kata dia, selain keterbatasan dan kendala yang dihadapi saat melakukan inventarisasi dan sosialisasi oleh tim di lapangan. Juga ada hambatan dari sisi regulasi.

"Usulan (TORA dan Pehutanan Sosial) yang masuk ke Kementerian LHK sudah banyak, tapi belum bisa diproses lebih lanjut," kata Apik dalam diskusi multi pihak yang digagas oleh WALHI di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Selasa (20/8/2019).

Lebih lanjut ia menerangkan, objek reforma agraria yang diusulkan usulan yang disampaikan Provinsi Riau ke KLHK, sebagian besar berada di areal gambut.

"Kebetulan regulasi yang mengatur Perhutanan Sosial di areal gambut ,waktu itu belum ada," ujar Apik.

Selain itu, usulan yang disampaikan juga dilengkapi rekomendasi dari Gubernur dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau.

"Di pasal 38 dan pasal 46 Perda Nomor 10 itu dibunyikan, baik itu usulan Perhutanan Sosial, maupun TORA harus dilengkapi rekomendasi yang diberikan oleh gubernur dan DPRD. Dan ketika Itu belum ada, kami tidak bisa lakukan itu (verivikasi pelepasan kawasan)," kata dia.

"Kami tidak bisa melakukan legal drafting dan verifikasi teknis di lapangan. Itu yang sekarang menjadi hambatan kenapa misalnya progres capaian Pergutanan Sosial maupun TORA sedikit terhambat," kata Apik. (RB/Dwi)