RIAUBOOK.COM - Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) telah meminta penjelasan Pemeritah Republik Indonesia terkait kondisi kisruh di Papua.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI, yang menyebut telah melakukan dialog dengan OHCHR tak lama pasca terjadinya kerusuhan di daerah bagian timur Indonesia tersebut.

"Segera setelah terjadinya peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di kantor Perwakilan Tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor KTHAM. Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan seperti dilansir dari CNNIndoneisa.com, Kamis (5/9/2019).

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi.

Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan bahwa aparat keamanan "telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa."

Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu yang dapat memperkeruh suasana.

"Baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah memantik protes massa di Papua," kata Hasan merujuk pada insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul sorotan komunitas internasional terkait demonstrasi rusuh di sejumlah wilayah di Papua sejak 19 Agustus hingga akhir pekan lalu.

"Baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah memantik protes massa di Papua," kata Hasan merujuk pada insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul sorotan komunitas internasional terkait demonstrasi rusuh di sejumlah wilayah di Papua sejak 19 Agustus hingga akhir pekan lalu.




Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar massa pada pekan lalu. Kerusuhan juga sempat terjadi di depan kantor Bupati Deiyai hingga menewaskan sejumlah warga sipil.

Menanggapi situasi di Papua, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet angkat bicara akan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di "Bumi Cendrawasih"

Terutama, terkait kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung. "Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Michelle, tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam.

Sumber: CNNIndonesia.com