Riau Book - Sebagai pemegang saham terbesar untuk 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau seharusnya mendapatkan laporan detil tentang operasional perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.

Salah satunya terkait besaran gaji perorangan jajaran pimpinan di masing-masing BUMD. Hal itu diakui Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Syafrial, Rabu (13/1/2016) di Pekanbaru.

"Selama ini Pemprov Riau hanya menerima laporan secara global. Berapa yang dikeluarkan untuk gaji selama setahun," kata Syafrial.

Disebutkannya, untuk ke depannya, Pemprov Riau bersama pemegang saham lainnya akan melakukan evaluasi terhadap kebiasaan "buruk" tersebut. Dimana setiap BUMD wajib melaporkan pengeluaran anggaran secara detil, begitu juga dengan gaji para pimpinan dan karyawan.

"Kita juga akan lakukan rasionalisasi gaji petinggi seperti direktur dan komisaris di BUMD. Karena dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan deviden yang dihasilkan," kata Syafrial

Disebutkannya, penetapan gaji akan diputuskan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Begitu juga laporan terhadap gaji secara perorangan.

"Saya belum bisa menjawab berapa besar gaji mereka. Baru PT PER yang menyelesaikan RUPS. Sejauh ini Pemprov hanya menerima laporan keuangan dari mereka tanpa menyebutkan berapa besar gaji, hanya global saja," ujar Syafrial.

Ditegaskannya, apa yang telah dilakukan oleh PT PER dengan merasionalisasikan gaji pimpinan, tentunya harus diikuti oleh BUMD yang lain. Karena sesuai dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2011, seluruh gaji akan ditetapkan dalam RUPS.

"Besaran gaji yang akan diterima juga ada hitung-hitungannya, termasuk deviden yang telah diberikan kepada Pemprov. Semakin bagus penghasilan maka semakin besar gaji yang diterima," tegas Syafrial.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau