RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelumnya mengungkap soal kredit murah Rp1,5 triliun yang dijanjikan pemerintah untuk membangkitkan usaha kecil dan mikro.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu tidak hanya disalurkan untuk pinjaman ultra mikro melalui PBNU saja.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran sebesar Rp1,5 triliun ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

DPR menyetujui anggaran ini untuk pembiayaan ultra mikro, termasuk di level grass root yang berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan.

"Karena NU ormas besar memang punya banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya ada di level tadi Rp5 juta sampai Rp10 juta per pengusaha," kata dia, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember 2019.

Dirinya menambahkan Kementerian Keuangan tidak hanya bekerja sama dengan organisasi masyarakat lainnya selain NU.

Misalnya kepada PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di program Mekaar.

"Dalam MoU itu kepada NU dan ormas lainnya. Operasionalisasi Rp1,5 triliun itu dengan salurkan kredit ultra mikro melalui beberapa lembaga karena enggak mungkin berikan langsung individual," ungkapnya.

Sri Mulyani menyebutkan NU biasanya menyalurkan pinjaman kepada koperasi tetapi tidak semua koperasi memiliki kualitas pengelolaan yang baik.

Sementara untuk menyalurkan kepada perorangan melalui pesantren tidak bisa dilakukan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini beralasan pesantren bukan unit kegiatan ekonomi.

Selain itu dibutuhkan pendampingan kepada para debitur sehingga pinjamannya bisa dikelola secara baik sebagaimana nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

"Jadi kami evaluasi terus. Saya juga dengar dari PBNU meminta supaya bisa dihibah. Kita coba akomodir tapi tetap ada rambu tata kelola karena kalau investasi kan harus roll over. Jadi bukan hibah soalnya kalau hibah kan diberikan seperti PKH," pungkas dia.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebelumnya menyindir Sri Mulyani soal tidak ada bantuan kredit murah sebesar Rp1,5 triliun yang terlaksana. Padahal PBNU telah memiliki perjanjian (MoU) dengan Sri Mulyani.

Sumber medcom