RIAUBOOK.COM - Direktur PT. Riau Petroleum Mahato (RPM) Haji Satria Antoni, S.Pi, M.Sc, Ph.D mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sektor migas.

"Saat ini di wilayah kerja Mahato sudah memproduksi minyak 5.400 barel per hari (day) dan akan terus ditingkatkan lagi," kata Satria Antoni disela acara Halal Bi Halal Ikatan Keluarga Alumni Fakutas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau di hotel berbintang di Pekanbaru, Minggu (29/5/2022) siang.

Produksi minyak sebesar itu kata dia sudah terpenuhi sejak 20 Januari 2021 atau sudah lebih setahun dan diprediksi akan terus naik tahun ini.

"Sangat terencana, akan ada drilling (pengeboran) lanjutan di sumur-sumur wilayah kerja Mahato yang sudah dipetakan. Tinggal pembebasan lahan jalur ke titik sumur itu," kata Satria.

Tahun ini kata dia, Texcal Mahato selaku KKKS menargetkan produksi migas dua kali lipat dari yang sudah didapat saat ini.

"Sumur sudah ada dan tinggal pembebasan lahan. Butuh 5 sampai 6 kilometer akses pipa menuju sumur," katanya.

Dalam beberapa hari kedepan, lanjut Satria, akan ada pembicaraan dengan Gubernur Riau terkait pembebasan lahan di WK Mahato dan diharapkan segera terlaksana sehingga target-target segera tercapai.

"Intinya ini demi pendapatan daerah dan negara, semakin besar produksi migas maka akan semakin besar pendapatan daerah dan negara," katanya lagi.

Satria mengungkap bahwa PT. Riau Petroleum Mahato (RPM) bekerja sesuai dengan Permen 37 Tahun 2016 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang menyatakan bahwa kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD dan dilakukan secara kelaziman bisnis.

"Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 merupakan salah satu tools Pemerintah supaya amanat yang ada di PP Nomor 35 Tahun 2004 dapat tercapai," katanya.

Sesuai dengan Permen Nomor 37 Tahun 2016 tersebut, Participating interest (PI) 10 persen digendong oleh KKKS.

Pembiayaan dilakukan terlebih dulu oleh KKKS, terhadap besaran kewajiban BUMD atau Anak BUMD pengelola PI 10 persen.

Selanjutnya, pengembalian diambil dari bagian BUMD dari hasil produksi tanpa dikenakan bunga.

(fzr)