RIAUBOOK.COM - Tiga tokoh asal Riau sekaligus menjadi trending topic di berbagai media sosial dan 'hotnews' di seluruh media nasional, dilain sisi kabar pemecatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pun menyeruak.

Kabar pertama datang dari Sekertaris Daerah (Sekda) RiauSF Hariyanto yang pada Kamis (6/4/2023) tiba di Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK.

Hariyanto diperiksa selama enam jam terkait klarifikasi asal muasal harta kekayaannya kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hariyanto tampak keluar gedung pada sekira pukul 15.20 WIB dengan mengenakan kemeja berkelir putih dan celana bahan warna hitam.

Puluhan wartawan memberondong banyak pertanyaan ke SF Hariyanto yang ketika itu tidak banyak bicara.

Dia mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan semua yang dibutuhkan penyidik Direktorat LHKPN KPK buntut sangisteripamer harta kekayaannya.

"Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan LHKPN. Yang saya sudah sampaikan seluruhnya, apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya," kata Hariyanto.

Sebelumnya diberitakan, Istri Sekertaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto sempat pamer harta kekayaannya di sosial media, hal itupun menjadi sorotan publik.

Menyusul beredar video pesta ulang tahun mewah anaknya di sebuah hotel bintang lima di Jakarta yang diakui SF di sebuah toko sederhana bernama Ritz-Carlton.

Kendati, harta kekayaan Hariyanto tercatat di LHKPN senilai Rp 9,7 Miliar.

Kemudian tercatat bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hariyanto senilai Rp 9,7 Miliar itu dilaporkannya sejak 11 Maret 2022 dengan periodik tahun 2021.

Selain pemeriksaan di KPK, SF Hariyanto juga akan menjalani pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat.

OTT Bupati Meranti

Dihari yang sama seusai pemeriksaan Sekda Riau SF Hariyanto, secara mengejutkan KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 25 orang pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satunya adalah Bupati Meranti Muhammad Adil.

Selain Bupati, KPK juga menangkap Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti.

KPK akhirnya menetapkan M Adil sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi, salah satunya terkait pemotongan anggaran. Uang hasil korupsi yang dikumpulkan dari pemotongan anggaran ini kemudian dipakai Adil sebagai dana operasional kegiatan safari politik terkait rencana pencalonannya.

"Untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024," kata Wakil KetuaKPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jumat, 7 April 2023.

Kamis lalu, 6 April, Adil terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Total, KPK mengamankan 28 orang sekitar jam 9 malam di empat lokasi berbeda. Mulai dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru di Riau, serta Jakarta.

Selain Adil, KPK juga menetapkan dua tersangka lain yaitu auditor muda Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M. Fahmi Aressa dan Fitria Nengsih yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti.

Ada tiga pidana korupsi, pertama yaitu pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023.

Kedua, dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh. Lalu ketiga, dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepualaun Meranti.

Alex kemudian menjelaskan, Adil diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang. Sumber anggarannya yaitu dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) di masing-masing SKPD yang kemudian dimanipulasi seolah-olah adalah utang pada Adil.

Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan Adil dengan kisaran 5 sampai 10 persen untuk setiap SKDP. Setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai ini kemudian disetorkan pada Fitra Nengsih yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti.

"Sekaligus adalah orang kepercayaan MA (Muhammad Adil)," kata Alex.

Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil, seperti untuk Pemilihan Gubernur Riau 2024 tersebut.

Berikutnya pada Desember 2022, Adil juga menerima uang sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM melalui Fitria. Alex menyebut Fitria yang merupakan Kepala BPKAD juga bertindak sebagai Kepala Cabang PT TM, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah.

Uang diberikan karena PT TM telah menang dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kepulauan Meranti. Menurut Alex, PT TM punya program khusus lima berangkat umrah satu gratis.

Artinya, ada satu orang yang digratiskan umrah setiak pemberangkatan lima peserta. Akan tetapi, Adil dan Fitria bersekongkol. Sehingga satu orang yang harusnya gratis ini justru ditagihkan dananya ke APBD Kepulauan Meranti.

"Harusnya diskon," kata Alex. Tagihan yang terkumpul dari APBD inilah yang kemudian disetorkan ke Adil sebanyak Rp 1,4 miliar tersebut.

Kemudian agar proses pemeriksaan keuangan di Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan predikat baik dan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, Adil dan Fitria kembali bersekongkol. Keduanya memberikan uang sekitar Rp 1,1 miliar ke M. Fahmi Aressa yang juga menjabat sebagai Ketua Tim PemeriksaBPK Perwakilan Riau.

Sehingga sebagai bukti awal dugaan korupsi, Adil telah menerima total uang sejumlah Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. "Ini akan didalami lebih detail oleh tim penyidik," kata Alex.

Isteri Wakapolri Wafat

Belum selesai kabar tranding Sekda Riau dan Bupati Meranti, muncul kembali kabar duka meninggalnya isteri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Widi Astutik pada Jumat (7/4/2023).

Isteri Wakapolri wafat di Singapura setelah menjalani perawatan di rumah sakit Negeri Singa.

Jenazah Widi Astutik telah tiba di tanah air pada dini hari ini, Sabtu (7/4/2023) usai diterbangkan dari Singapura.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono adalah pria asal Provinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ).

Kabar wafatnya isteri Komjen Gatot juga sempat menjadi trending topic di Twitter.

Kasus Firli

Dilain sisi, juga turut menyeruak kabar terkait rencana pencopotan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK akibat sejumlah kasus yang diduga melibatkannya.

Wakil KetuaKPK Alexander Marwata berbicara soal Brigjen Endar Priantoro yang melaporkan pemberhentiannya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Alexander mengatakan dirinya dan empat pimpinan lainnya telah meminta Dewas memeriksa pimpinan KKP terkait pemberhentian Brigjen Endar dari Direktur Penyelidikan KPK.

"Dan sekarang Pak Endar sudah melaporkan ke Dewas, kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar nantinya segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga sekjen," kata Alexander dalam konferensi persnya, Jumat (8/4/2023).

Alexander berharap agar polemik ini segera berakhir. Dia menyerahkan kepada Dewas untuk memutuskan apakah putusan pimpinan KPK sudah sesuai atau belum terkait hal ini.

"Supaya tidak berlarut-larut nanti berkembang di luar. Kami juga berharap persoalan ini segera berakhir, nanti dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas," katanya.

KPK mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.

Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta Endar tetap bertugas di KPK.

Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.

KPK kemudian buka suara. KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar, melainkan merekomendasikan Endar mendapat promosi di Polri.

Presiden Joko Widodo juga buka suara. Jokowi meminta mutasi pejabat dilakukan sesuai aturan. (ist/fzr)