RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau Haji Syamsuar dan Sekretaris Daerah SF Hariyanto diminta untuk menghentikan seluruh proyek Pemprov Riau yang dianggap bermasalah.

"Kalau dibiarkan, maka ada kemungkinan Syamsuar dan Sekdaprov Riau SF Hariyanto akan terseret secara hukum akibat proyek-proyek itu," kata Pengamat politik dan kebijakan publik, Rawa El Amady lewat telekomunikasi di Pekanbaru, Kamis (4/5/2023).

Dia menjelaskan, sekda merupakan atasan dari para pejabat yang menangani atau penganggungjawab anggaran di daerah tersebut.

Dengan demikian, lanjut dia, apa yang terjadi pada OPD menjadi tanggungjawab sekda dan gubernur.

"Jika demikian, maka artinya proses pemerintahan tidak berjalan dengan benar di Riau dan sekda terkesan menyeret dirinya sendiri ke dalam persoalan hukum," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini masa jabatan Syamsuar sebagai Gubernur Riau tidak lama lagi akan segera berakhir, banyaknya persoalan hukum akan menyeretnya dan juga Sekda Riau.

Dia kemudian menyarankan agar gubernur menghentikan semua proyek yang dianggap bermasalah.

"Kerjasama dengan BPK untuk mengaudit tuntas lalu diproses secara hukum pejabatnya agar gubernur dan sekda tidak menerima akibat atas apa yang sudah terjadi," katanya.

Sekda Diperiksa KPK

Sebelumnya Sekda Riau SF Hariyanto sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gaya hedon keluarganya yang viral di media sosial.

Hariyanto dilaporkan kerap membawa-bawa nama besar Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk lepas dsri jeratan hukum.

Namun juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah LBP memiliki kedekatan dengan Sekda Riau SF Hariyanto.

"Tidak pernah ada back up. Setahu saya, Pak Luhut juga tidak pernah ketemu dengan Sekda Riau," kata Jodi.

Sebelumnya, KPK memastikan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyantomasih berlanjut.

Beberapa pekan setelah menjalani pemeriksaan di KPK, SF Hariyanto sempat 'menghilang', kemudian muncul dengan mengeluarkan pernyataan soal proyek payung elektrik Masjid Agung Annur Pekanbaru yang bermasalah.

Dalam keterangannya, SF Hariyanto menyebut proyek senilai Rp42,9 miliar tersebut telah bermasalah sejak awal tender.

Sekdaprov menyatakan ada kesalahan dalam penunjukan tenaga ahli pada proyek ini.

"Saya miliki memiliki bukti, saksi, dan data lengkap. Tenaga ahlinya palsu semua saya pastikan. Saya dapat informasi tenaga ahlinya palsu semua. Semua palsu. Tenaga ahli payung itu betul-betul yang ahli bukan yang dipalsukan. Jadi beginilah hasilnya. Saya sudah bilang kepala biro," katanya dengan nada tinggi.

Patut diketahui, proyek tersebut memiliki pagu sebesar Rp42,9 miliar, adapun sumber dana berasal dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Untuk pihak yang melaksanakan kegiatan itu adalah PT Bersinar Jesstive Mandiri. Perusahaan tersebut memang tender dengan Nilai Penawaran dan Harga Terkoreksi sekitar Rp40,7 miliar.

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mendapat pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Riau.

"Saya udah tanya ke Datun, (proyek) itu ternyata didampingi," kata Kepala Kejati (Kajati) Riau, Supardi. (ist)