RIAUBOOK.COM - Pengelolaan lahan parkir di Kota Pekanbaru, Riau, kian meresahkan masyarakat, mulai dari aksi premanisme hingga terlibatnya para oknum anggota Polri yang terindikasi mem-'backup' salah satu perusahaan pemenang tender.

"Kalau anggota Polri itu turut mengamankan parkir-parkir ilegal saya pikir itu baik. Tapi kalau ikut memungut uang parkir, ini tindakan yang menyalahi aturan," kata Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal lewat telekomunikasi di Pekanbaru, Kamis (25/5/2023).

Sebelumnya belasan orang berseragam kaos hitam dengan logo PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) mendatangi sebuah rumah makan di Jalan Lembaga Permasyarakatan, Kota Pekanbaru, Riau, untuk menempatkan juru parkir.

Awalnya, kelompok pria tersebut mengaku utusan dari PT YSM selaku pemenang tender proyek parkir di sejumlah titik pinggir jalan Pekanbaru.

"Kami dari PT Yabisa, tujuan kami untuk memungut retribusi parkir sebagai sumber PAD Pekanbaru," kata salah seorang dari belasan pria tersebut.

Kelompok ini memaksa untuk menempatkan juru parkir di halaman parkir rumah makan kecil tersebut namun ditolak oleh pemilik usaha tersebut karena dapat mengancam omset (pendapatan).

Beberapa orang dari kelompok pria tersebut kemudian tidak terima penolakan penempatan juru parkir dan terkesan memaksakan kehendak dengan menyerukan ancaman.

"Kami dari institusi, bukan dari ormas," kata salah seorang pelaku.

Setelah ditelusuri, beberapa dari kelompok orang yang mengaku utusan PT YSM itu diketahui merupakan oknum anggota Polri yang bertugas di Mapolresta Pekanbaru.

"Jika benar akan kita tindak tegas, saya akan hubungi Kapolres," kata Kapolda.

Untuk diketahui, definisi dari kepolisian telah tertuang dalam ketentuan pasal Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri"

Berdasarkan definisi dari kepolisian itu, maka kepolisian yang digaji dari hasil pajak rakyat secara singkat memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai alat negara yang memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum serta perlindungan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dikutip dari RUU APBN dan Nota Keuangan APBN, Polri sejauh ini masuk dalam 3 institusi kementerian/lembaga (K/L) dengan alokasi dana APBN terbesar yang diusulkan di tahun 2023.

Khusus anggaran APBN yang berasal dari pajak rakyat, institusi Polri pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 107,7 triliun yang didominasi gaji anggota Polri.

Kapolda mengatakan, Polri sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup sehingga harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

Kapolda menjelaskan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugas kepolisian utamanya adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Tindakan pengancaman dan menjadi koordinator parkir itu justru telah mencoreng nama baik institusi," demikian Kapolda. (fzr)