RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Aparat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan dua mantan direktur badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak periode 2010-2015 sebagai tersangka dugaan korupsi dengan taksir kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri Kombes Bhakti Eri Nurmansyah mengungkapkan kedua tersangka adalah Direktur Utama PT SPR periode 2010-2015 Rahman Akil dan Direktur Keuangan PT SPR periode 2010-2015 Debby Riauma Sary. Keduanya merupakan pemegang otorisasi keuangan.

"Setelah melalui rangkaian proses penyidikan, dan memperoleh bukti yang cukup, dan memperhatikan kebutuhan, maka penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap kedua tersangka di Rutan Bareskrim Polri," kata Bhakti Eri dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Duduk perkara kasus ini berawal dari PT SPR, yang merupakan BUMD Provinsi Riau, yang mendirikan anak perusahaan PT SPR Langgak untuk mengurus usaha-usaha dalam bidang pertambangan di Blok Migas Langgak daerah Langgak, Riau.

Selanjutnya pada November 2009, Direktur Jenderal Migas ESDM saat itu, Evita H Legowo, menerbitkan surat perihal pemberitahuan penawaran langsung hasil kerja Langgak yang diajukan kepada Rahman Akil selaku Dirut PT SPR.

"Kemudian dalam konsorsium PT SPR dan PT Kingswood Capital Ltd atau KCL ditetapkan pemenangan penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak," jelas Bhakti.

"Selanjutnya pada 30 November 2009, konsorsium SPR dan KCL ini melakukan kerja sama atau product sharing contract Kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun, yang berlaku efektif sejak April 2010 sampai 2030," lanjutnya.

Namun, seiring kerja sama itu, kesepakatan PT SPR Langgak sebagai operator atas wilayah kerja Blok Migas Langgak tersebut terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua tersangka.

"Melakukan tindakan pengeluaran keuangan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip GCG atau good and clean government, yang mengakibatkan kerugian PT SPR selaku BUMD," ucap Bhakti.

Selanjutnya pelaksanaan kerja sama yang tidak dilandasi analisis dan kebutuhan. Kemudian menampilkan proses pengadaan tidak berlandaskan iktikad baik transparan dan tanggung jawab hingga kelalaian pencatatan overlifting yang merugikan perusahaan selaku BUMD.

"Terlebih mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang," terangnya. (dtc)