RIAUBOOK.COM - Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu berjalan beriringan dengan pembenahan lembaga penegak hukum dan pertahanan lainnya.

"Reformasi kepolisian, oke. Tapi reformasi kelembagaan negara yang lain juga penting dilakukan," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Lanjut dia, reformasi Polri penting karena posisi Polri saat ini di bawah Presiden dan perlu ada pengembangan serta inovasi baru bagi institusi tersebut.

Terlebih, Polri yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat melalui berbagai pelayanan. Itu sebabnya, tantangan utama Polri saat ini bukan terletak pada struktur kelembagaan, melainkan pada aspek kultural dan profesionalitas.

Merujuk pada rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri, Halili menilai lebih banyak disebabkan oleh budaya kerja dan perilaku aparat di lapangan.

"Public distrust hari ini lebih banyak berkaitan dengan aspek kultural dibanding kelembagaan. Jadi kalau yang direformasi justru kelembagaannya, itu tidak nyambung," jelasnya.

Publik menyoroti pelayanan Polri baik di tingkat Polsek hingga Polda, Halili menjelaskan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan laporan masyarakat agar pelayanan menjadi lebih cepat dan akuntabel.

"Kalau Polri punya SOP yang pasti, misalnya laporan harus direspons dalam dua minggu, publik akan merasa dilayani. Ini sama seperti layanan perbankan yang cepat dan terukur," kata dia. (rmol)