RIAUBOOK.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Staf Khusus Menteri Agama periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa (17/03/2026).

Ishfah tampak keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

​Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyimpangan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi.

Berdasarkan temuan penyidik, kebijakan alokasi kuota yang diambil diduga melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

​Bantah Perintah Gus Yaqut

​Saat digiring petugas menuju mobil tahanan, Ishfah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan atas instruksi mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

​"Saya menghargai proses hukum. Tidak ada perintah apa pun dari Gus Yaqut," ujar Ishfah kepada awak media.

Dia juga menambahkan bahwa seluruh keterangan terkait aliran dana dan prosedur kuota telah disampaikan kepada penyidik. "Mudah-mudahan kita bisa menemukan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya."

​Modus dan Kerugian Negara

​KPK mengungkapkan bahwa terjadi pembagian kuota yang tidak sesuai dengan mandat regulasi. Seharusnya, kuota tambahan dialokasikan:

​Regulasi: 92% Jemaah Reguler (18.400) dan 8% Jemaah Khusus (1.600).
​Realisasi (Diduga Ilegal): 50% Jemaah Reguler (10.000) dan 50% Jemaah Khusus (10.000).

​Penyimpangan ini sangat berdampak pada antrean jemaah haji reguler yang saat ini masa tunggunya telah mencapai 47 tahun. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), praktik lancung ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.

​Penyitaan Aset Fantastis

​Dalam penyidikan perkara ini, KPK bergerak cepat mengamankan aset senilai lebih dari Rp100 miliar. Daftar aset yang disita meliputi:

​Uang tunai: US$3,7 juta, Rp22 miliar, dan SAR16.000.
​Aset bergerak: 4 unit mobil.
​Properti: 5 bidang tanah dan bangunan.

​Ancaman Hukuman

​Tersangka Ishfah dan Yaqut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain.