RIAUBOOK.COM - Pemerintah Pusat resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, terhitung mulai 1 April 2026, kebijakan yang bertujuan untuk menekan konsumsi BBM dan listrik ini akan diuji coba selama dua bulan hingga akhir Mei 2026.

​Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa selama masa WFH, seluruh ASN wajib mengaktifkan ponsel dan gawai mereka.

Pemerintah akan melakukan pemantauan digital berbasis Global Positioning System (GPS) untuk memastikan pegawai tetap berada di rumah selama jam kerja.

​Riau Siap Mendukung Efisiensi

​Merespons instruksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagai langkah nyata menghadapi krisis energi global.

​"Kita siap jalankan dan dukung kebijakan WFH ini. Ini adalah upaya kita memperketat penggunaan listrik dan BBM di kementerian/lembaga, termasuk kita di pemerintah daerah," ujar SF Hariyanto di Pekanbaru, Rabu (1/4).

​Larangan Penggunaan Mobil Dinas

​Sebagai langkah konkret, Plt Gubri mengeluarkan instruksi tegas terkait penggunaan aset daerah. Selama masa WFH di hari Jumat hingga libur akhir pekan, seluruh mobil dinas (mobdin) dilarang beroperasi.

​"Semua mobil dinas tidak boleh dipergunakan, harus di-standby-kan di rumah. Jadi tidak ada lagi penggunaan BBM selama tiga hari (Jumat-Minggu)," tegasnya.

​Pengetatan Penggunaan Listrik Kantor

​Selain mobdin, efisiensi juga menyasar penggunaan fasilitas kantor. SF Hariyanto meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk:

​Mematikan AC dan lampu di dalam kantor pada hari Jumat hingga Minggu.
​Hanya menyalakan lampu bagian depan kantor untuk keamanan.

​Membuka jendela pada Senin-Kamis pagi guna memanfaatkan cahaya alami dan udara sejuk, serta baru diperbolehkan menyalakan AC di siang hari.

​Evaluasi Ketat dan Pelayanan Publik

​Guna memastikan skema ini berjalan efektif, para Kepala OPD diminta melakukan perbandingan tagihan listrik antara bulan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

​Meski bekerja dari rumah, Plt Gubri menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu.

"Tetap kerja, hari Jumat koordinasi dilakukan melalui Zoom. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap jalan, jangan sampai terganggu," pungkasnya. (mc)