RIAUBOOK.COM - Di saat Gubernur nonaktif Abdul Wahid harus duduk di kursi pesakitan, roda pemerintahan di bawah kendali Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur SF Hariyanto dituntut tetap berlari kencang demi menyelamatkan stabilitas daerah dan kondisi fiskal yang sedang "terengah-engah".

​Fokus Penyelamatan APBD 2026

​Di bawah kepemimpinan SF Hariyanto, Pemerintah Provinsi Riau kini memprioritaskan penyelesaian masalah keuangan yang cukup berat. Salah satu beban utamanya adalah persoalan tunda salur dan tunda bayar senilai Rp900 miliar pada tahun anggaran 2026.

​Langkah-langkah taktis mulai diambil untuk menjaga napas APBD, di antaranya:

​Efisiensi Energi: Pengendalian ketat penggunaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan dinas.

​Rasionalisasi Anggaran: Pengetatan belanja daerah akibat kondisi APBD yang belum stabil.

​Optimalisasi PAD: Menggenjot Pendapatan Asli Daerah sebagai solusi jangka panjang.

​Intervensi Pasar: Penggencaran program pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap fluktuasi harga bahan pokok.

​Dukungan Publik: Kunci Stabilitas

​Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap SF Hariyanto adalah harga mati jika ingin pembangunan tetap berjalan.

​"Keberlanjutan pemerintahan harus tetap dijaga. Masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada Plt Gubernur agar kebijakan strategis bisa berjalan optimal, terutama di tengah tekanan fiskal yang ada," ujar Saiman.

​Menurutnya, stabilitas Riau saat ini tidak hanya bertumpu pada kapasitas SF Hariyanto sebagai pemimpin, tetapi juga pada "restu" sosial dan politik dari warga Bumi Lancang Kuning.

​Update Persidangan Abdul Wahid

​Sementara itu, drama hukum Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, terus bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Kamis (26/3/2026) lalu, persidangan berlanjut pada Senin (30/3/2026) dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

​Dalam kasus ini, Abdul Wahid tidak sendirian. Dua terdakwa lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Riau M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam, juga turut menjalani proses hukum.

​Empati vs Realitas Pembangunan

​Saiman Pakpahan menilai fenomena kerumunan pendukung Abdul Wahid di pengadilan sebagai hal yang wajar secara sosiologis. Namun, ia mengingatkan publik untuk tetap dewasa dalam melihat situasi secara utuh.

​"Publik boleh memberikan dukungan moral dan doa kepada Abdul Wahid agar tabah menjalani proses hukum. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk mendukung kepemimpinan SF Hariyanto agar pemerintahan tidak lumpuh," tambahnya.

​Saiman menekankan bahwa sebagai satu paket kepemimpinan hasil Pilkada, masyarakat harus mampu menempatkan empati kepada Abdul Wahid secara proporsional tanpa mengabaikan dukungan terhadap agenda pembangunan yang kini diestafetkan kepada SF Hariyanto.