RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah radikal dengan melakukan pembenahan besar-besaran di lingkungan Sekretariat DPRD (Sekwan) Provinsi Riau. Sebanyak lebih dari 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut bakal dipindahkan secara bertahap ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

​Langkah ekstrem ini diambil menyusul evaluasi mendalam terkait karut-marut administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.

​Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kebijakan penataan ulang ini murni merupakan upaya penyegaran organisasi demi membangun sistem birokrasi yang lebih profesional, bersih, transparan, dan akuntabel.

​"Kami tidak punya niat yang macam-macam, ini hanya penyegaran saja. Kepada masyarakat Riau, kami mohon pengertiannya," ujar SF Hariyanto saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026).

​Mutasi Dua Tahap, Disebar ke Pos Baru

​Untuk memastikan roda pelayanan di lingkungan Sekwan DPRD Riau tidak lumpuh, Pemprov Riau akan melaksanakan proses mutasi ini secara bertahap dalam dua fase. Targetnya, seluruh proses penataan ulang ini rampung dalam kurun waktu dua bulan.

​Nantinya, ratusan ASN yang digeser tersebut akan ditempatkan di berbagai instansi teknis dan lapangan, di antaranya:

​Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)

​Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

​Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

​Sejumlah panti sosial milik pemerintah daerah.

​Sanksi Manusiawi: TPP Dipotong, Gaji Utuh

​Selain sanksi mutasi, Pemprov Riau juga tetap menuntut pertanggungjawaban terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik SPPD fiktif tersebut. ASN yang terbukti menerima aliran dana wajib mengembalikan kerugian daerah melalui mekanisme pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

​Kendati demikian, SF Hariyanto memastikan pemerintah tetap menggunakan pendekatan yang humanis agar kebijakan ini tidak mencekik perekonomian keluarga para ASN.

​"Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan," jelasnya.

​Menurutnya, opsi pemotongan TPP secara dicicil ini dipilih sebagai solusi yang lebih manusiawi, sekaligus memberi kesempatan bagi para pegawai untuk menunaikan kewajiban mereka tanpa mengabaikan kebutuhan pokok rumah tangga.

​Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik

​Melalui pembenahan berskala besar ini, SF Hariyanto berharap bisa menjadi momentum penting untuk mengembalikan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi di lingkungan Pemprov Riau.

​"Semua langkah yang diambil semata-mata untuk penyegaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan Sekwan Provinsi Riau agar lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang," pungkasnya dengan tegas. (mc)